Pergantian kepala OPD tersebut, termuat dalam Surat Keputusan nomor : 188.45/881/40/2022, tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Tinggi Pratama Dilingkup Pemerintah Daerah Halmahera Timur.
Kepala Dinas tersebut diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata Hardi Musa, Kepala dinas Pangan Kartono, Kepala BPMD, Badalan Uat. Kepala Diskominfo Jarana Marsaoly. Kepala Dinas Pendidikan Beny Sutarman, Kepala Inspektorat, Enda Nurhayati, Kepala Dinas KB dan Pengendalian Kependudukan Amin Ambeua.
Kepala bagian Humas, Yusuf Thalib, dikonfirmasi mengatakan, “Bupati telah mengeluarkan SK pada tanggal 17 Juni 2022 yang mana ke tujuh pimpinan OPD tersebut, diberhebtikan dari jabatannya, dan dibebas tugaskan,” jelas Yusuf, Senin (20/06/2022).
Yusuf mengatakan pergantian 7 Kepala OPD tersebut dalam rangka asesment yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, sehingga SKPD yang ada harus dikosongkan alias pimpinan SKPD tidak bisa memegang jabatan tertentu di satu dinas hal itu menjadi syarat asesment.
” Karena dalam rangka asesment yang akan dilakukan, sehingga kepala OPD tidak bisa memegang jabatan,” kataya.
Dirinya menambahkan selain asesment, kegiatan tersebut dalam rangka penyegaran dalam SKPD sehingga tidak perlu ada polemik yang timbul di masyarakat.
“Penyegaran kan hal yang biasa terjadi dalam sebuah birokrasi, karena selain asesment ada juga pimpina SKPD yang sudah masuk masa pensiun, jadi kalau ada yang membangun opini miring itu tidak perlu,” ujarnya
Yusuf katakan perombakan kabinet tersebut dirinya memastikan tidak ada tendensi politik, karena semua yang ditugas bebaskan dalam jabatan memiliki hak yang sama untuk ikut dalam asesment pimpinan OPD nantinya. ” Jadi kepala kepala dinas yang ditugas bebaskan itu silahkan ikut asesment lagi agar bisa kembali menjabat di SKPD, ini dalam rangka penyegaran,” tandasnya
Nur