JNewstv.com | Labuha – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Kadri La Etje, baru saja memulai tugasnya pada Kamis (26/9/2024).
Namun, langkah awalnya sudah menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Halsel.
Kadri menekankan fokus utamanya pada penataan birokrasi dan manajemen pemerintahan.
Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi pemerintahan yang ada.
“Manajemen pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan,” tegas Kadri.
Menariknya, Kadri juga meminta agar dirinya dipanggil sebagai Bupati tanpa embel-embel ‘Pjs’.
Hal ini menuai tanggapan dari Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Halsel, Said A Alkatiri.
“Kami mengingatkan kepada Pjs Bupati Halsel agar bersikap netral selama 60 hari menjabat,” ujar Said menanggapi pernyataan Kadri.
Sikap tegas Kadri terkait reformasi birokrasi dan permintaannya untuk dipanggil Bupati tanpa ‘Pjs’ diduga telah memicu kekhawatiran di kalangan tertentu.
Beberapa pengamat politik lokal menduga ada kepanikan dari kubu tertentu sehingga meminta Pjs agar berlaku netral.
“Ada indikasi ketakutan dari pihak-pihak yang selama ini nyaman dengan status quo,” ungkap seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Kadri sendiri menegaskan komitmennya terhadap netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada mendatang.
“Saya tegaskan bahwa ASN dan PPPK harus tetap netral. Tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak memihak kepada calon manapun,” tandasnya.
Meski baru sehari menjabat, langkah-langkah Kadri La Etje sebagai Pjs Bupati Halsel tampaknya sudah menimbulkan riak-riak politik di daerah.
Publik kini menanti bagaimana Kadri akan menyikapi berbagai tanggapan ini sembari tetap menjalankan tugasnya selama 60 hari ke depan.