
Kegiatan dipimpin oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate, Arman Anwar, S.SiT., M.Si., QRMP., serta dihadiri perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Camat Ternate Selatan, Lurah Sasa, kelompok tani, Ketua RT/RW, dan jajaran Kantor Pertanahan Kota Ternate. Dalam sambutannya, Arman Anwar menyampaikan bahwa masyarakat perlu didorong menjadi petani profesional yang mampu mengembangkan usaha berdasarkan kebutuhan dan peluang pasar, bukan sekadar menjalankan kegiatan pertanian secara musiman. Untuk itu, pembentukan kelompok usaha harus diikuti dengan koordinasi, perencanaan, dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kelurahan, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan dalam mendukung penataan akses serta penyelesaian persoalan pertanahan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah integrasi data Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), penanganan tanah telantar, serta kesesuaian pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, pemetaan bidang tanah yang belum memiliki posisi spasial akurat akan dikoordinasikan bersama Lurah dan Ketua RT/RW guna meminimalkan potensi sengketa akibat ketidakjelasan batas bidang tanah maupun pergeseran patok.
Dalam pemaparan Reforma Agraria Fase 2, disampaikan bahwa pembentukan kelompok usaha merupakan tahapan kedua dari enam tahapan penataan akses. Hasil yang ditargetkan dalam kegiatan ini berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan kelompok usaha dari Lurah Sasa dan Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate. Legalitas tersebut menjadi dasar bagi kelompok untuk memperoleh fasilitasi kerja sama, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, hingga akses pasar dan pembiayaan dari berbagai pemangku kepentingan.
Perwakilan Dinas Pertanian Kota Ternate, Riswan Abbas, S.P., turut menjelaskan pentingnya legalitas kelompok tani melalui pendataan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Kelompok tani yang telah terbentuk perlu melengkapi administrasi kepengurusan, data anggota, komoditas usaha, dan luas lahan. Melalui pendampingan penyuluh, kelompok diharapkan aktif menyusun rencana usaha, melakukan pencatatan kegiatan pertanian, serta mengevaluasi perkembangan produksi secara berkala.
Sementara itu, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ternate, Putrie Saridewi, S.Tr.I.P., memberikan pemahaman mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha didorong memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas sekaligus legalitas usaha yang dapat mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, akses pembiayaan, serta peluang memperoleh program bantuan pemerintah. Bagi kelompok yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, pendampingan dapat diperoleh melalui petugas DPMPTSP.
Melalui rapat ini, pembentukan kelompok usaha diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi menjadi langkah awal penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Kantor Pertanahan Kota Ternate bersama instansi terkait berkomitmen mendorong kolaborasi lintas sektor agar penataan akses Reforma Agraria dapat memberikan manfaat nyata melalui pengembangan usaha yang produktif, legal, dan berkelanjutan.
#ReformaAgraria2026
#TernateKotaLengkap
#KantahKotaTernate
#KementerianATRBPN