HALTENG, JNewstv.com – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), melalui Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (Dalduk), terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kependudukan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK), pengenalan alat ukur Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DP2KBP3A Halteng, Kamis (12/11/2026), secara resmi dibuka oleh Sekretaris DP2KBP3A Halteng, Syaiful Bahri Habib, yang mewakili Kepala Dinas DP2KBP3A, Munir Kamarullah.
Dalam sambutannya, Syaiful Bahri Habib menyampaikan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.
Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, potensi, serta dinamika kependudukan agar pelaksanaannya tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip pembangunan berwawasan kependudukan telah diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Hasil pengukuran IPBK, lanjutnya, dapat menjadi bahan evaluasi, mengidentifikasi berbagai persoalan kependudukan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terukur serta berbasis data.
“Oleh karena itu, pemanfaatan IPBK dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting. Melalui instrumen ini, pemerintah daerah dapat menyusun program yang sesuai dengan kondisi kependudukan, baik dari aspek kuantitas, kualitas, persebaran, mobilitas, maupun administrasi kependudukan,” jelas Syaiful.
Ia berharap, melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan semakin meningkat, khususnya dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
“Saya berharap seluruh peserta dapat memahami konsep PBK dan IPBK serta mampu mengimplementasikannya dalam penyusunan perencanaan maupun kebijakan pembangunan di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan penduduk,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), Radiya A. Gafur, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dirancang sebagai forum koordinasi lintas sektoral. Hal ini penting karena pembangunan berwawasan kependudukan tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Sejumlah instansi yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut di antaranya Dinas Sosial Halteng, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Halteng, Dinas Kesehatan Halteng, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Halteng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Halteng, BRIPDA Halteng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Halteng, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah.
Radiya menegaskan, keterlibatan berbagai sektor tersebut diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam mengintegrasikan indikator kependudukan ke dalam program pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Ia juga berharap, sosialisasi PBK dan pemanfaatan IPBK tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Halmahera Tengah.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kami berharap pembangunan berwawasan kependudukan semakin kuat dan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Radiya.
Ilham Husen