HALTENG, JNewsTV.com – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, menyampaikan lima poin penting sebagai catatan strategis dan skala prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Lima poin tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem, Lukman Esa, dalam Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026), bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Halteng.
Dalam penyampaian pandangan umumnya, Lukman Esa menyoroti pidato pengantar Bupati Halmahera Tengah, khususnya terkait terbitnya Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026 mengenai alokasi definitif Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.184.381.045.000.
Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp255.297.850.000 dibandingkan pagu indikatif awal.
Menurut Fraksi NasDem, peningkatan alokasi transfer tersebut merupakan potensi fiskal yang luar biasa sekaligus amanah besar yang harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Kenaikan kapasitas fiskal daerah, kata Lukman, harus mampu menjawab dinamika, kebutuhan, serta berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Halmahera Tengah.
Terlebih, berdasarkan penyesuaian postur RAPBD Tahun Anggaran 2027, target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp2,101 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp2,227 triliun lebih, dengan defisit anggaran mencapai Rp125,99 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan daerah.
Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem menyampaikan lima poin pandangan umum, catatan strategis, dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
Pertama, Optimalisasi Dana Transfer dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat.
Fraksi NasDem mengapresiasi kenaikan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk DAU Specific Grant bidang Pendidikan sebesar Rp9,56 miliar dan bidang Kesehatan sebesar Rp15,13 miliar, serta peningkatan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp616,37 miliar.
Fraksi NasDem mendorong agar peningkatan alokasi tersebut benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari berbagai lapisan.
Hal itu harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola unit pelayanan publik, jaminan ketersediaan air bersih melalui pengelolaan PDAM secara profesional, serta peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Halmahera Tengah.
Kedua, Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan dan Diversifikasi Sektor Riil.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur daerah harus mengedepankan prinsip keadilan anggaran dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
Kebijakan pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada selera atau kepentingan tertentu, tetapi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan skala prioritas daerah.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga diminta memperkuat sektor riil sebagai upaya mendorong diversifikasi ekonomi daerah.
Fraksi NasDem menilai sektor pertanian, perikanan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata lokal, serta sektor jasa dan perdagangan perlu mendapat perhatian serius karena bersentuhan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat.
Ketiga, Tata Kelola Keuangan Daerah dan Peningkatan Indikator Makro Ekonomi.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah yang berorientasi pada hasil atau outcome-based budgeting.
Pengelolaan pembiayaan anggaran juga harus dilakukan secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab.
Menurut Fraksi NasDem, penyesuaian postur RAPBD Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Halmahera Tengah.
Keempat, Efektivitas Penggunaan Dana Desa dan Pengawasan DAK.
Menyikapi penyesuaian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, serta Dana Desa yang tercatat sebesar Rp20,73 miliar, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Pengawasan tersebut penting agar pemanfaatan anggaran di tingkat desa maupun organisasi perangkat daerah (OPD) penerima DAK dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi NasDem juga berharap alokasi anggaran tersebut mampu menopang pembangunan perdesaan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Kelima, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi NasDem menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memberikan penekanan kepada seluruh pimpinan OPD, terutama instansi terkait, untuk bekerja maksimal dalam mencapai target pendapatan daerah.
Fraksi NasDem menilai keberhasilan sejumlah OPD yang mampu mencapai bahkan melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan merupakan capaian positif yang patut dipertahankan.
Capaian tersebut diharapkan terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang.
Mengakhiri penyampaian pandangan umum tersebut, Lukman Esa menegaskan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka dan nominal dalam dokumen perencanaan keuangan daerah.
Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen politik anggaran yang harus mampu menghadirkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, serta kemakmuran yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Halmahera Tengah.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka dan nominal teknokratis, melainkan instrumen politik anggaran yang harus menghadirkan keadilan sosial dan kemakmuran nyata bagi seluruh masyarakat,” tegas Lukman Esa.
Ilham Husen