JNewstv.com. Halmahera Barat_ Gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan mahasiswa Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang terdiri dari KNPI, GMNI, dan GMKI menggelar Diskusi Panel bertajuk “Akuntabilitas Pansus RSUD Jailolo atas Transparansi Publik dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola BLUD”kamis (6/8/2026).
Diskusi elok yang berlangsung di gedung parlemen legislatsif Halbar itu meluap berbagai kritikan Pedas oleh Empat Penalis dan forum. yang mana tengah. menyoroti langka kenerja Pansus DPRD,serta pihak lembaga Penegak hukum yang kesanya mengabaikan Dugaan Praktik Mafia pengelolaan anggaran ditubuh RSUD Jailolo.
Perwakilan Cipayung Muhammad Idhar Demisioner Ketua GMNI, menegaskan bahwa Pansus BLUD RSUD Jailolo, DPRD Halmahera Barat harus segera memaparkan seluruh poin rekomendasi baik secara politik maupun hukum ke publik secara terbuka.dan menuntut Kejari Halbar mengambil langka cepat jadikan atensi khusus lakukan penyelidikan dan penyidikan menyuluru dugaan Tipikor kejanggalan tata kelola anggaran BLUD RSUD Jailolo serta Meminta Pihak RSUD Melakukan perbaikan sistem tata kelola pelayanan kesehatan serta Tranparansi informasi Publik Mengenai Rumah sakit.
“Rekomendasi Pansus harus menjadi konsumsi publik agar masyarakat tahu sejauh mana proses pengawasan bekerja dan apa saja temuan yang ada,” tegas
Selain itu,dirinya turut menyayangkan sikap Kapolres Halmahera Barat yang dinilai tidak hadir memenuhi undangan forum diskusi yang digagas oleh OKP Cipayung. Padahal, kehadiran aparat penegak hukum dinilai sangat krusial untuk membangun ruang dialog dan sinergitas bersama elemen pemuda dalam mengawal isu-isu daerah.
Menariknya, Berbagai Gelombang keritik oleh OKP Cipayung dan perwakilan forum diskusi Panel yang lebih mendominasi pada Ketua Pansus. namun tak menduga jika tanggapan dan keterbukaan pernyataan mengejutkan kembali disampaikan oleh ketua pansus dari fraksi PDIP ditengah Forum resmi.
Ariyanto Mengungkapkan bahwa, prosedur pelayanan medis yang dinilai memberatkan Pasien meski penyakit yang diidap sudah terdeteksi seperti kasus penyakit dalam.Namun pihak rumah sakit tidak langsung memberikan pengobatan atau resep obat, melainkan mengarahkan pasien untuk menjalani pemeriksaan penunjang tambahan yang membutuhkan biaya ekstra.
Menurutnya, alur pelayanan seperti ini membuat beban finansial pasien membengkak sebelum mereka mendapatkan penanganan medis dasar atau obat penawar rasa sakit.
“Pasien datang berobat dan penyakitnya sudah diketahui, tetapi bukannya langsung diberi terapi obat, malah diarahkan untuk tes tambahan seperti CT Scan yang biayanya tidak sedikit,” ungkapnya.
Tak hanya saja itu, Ketua pansus DPRD Halbar itu Juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan dugaan praktek Kejahatan Lain seperti Pengguna Obat obatan pasien yang seolah dijadikan bisnis obat dokter maupun obat yang tersedia di RS.
“Pasien Selesai diperiksa kesehatan pasien dikasi pilihan mau dikasi obat doktor atau mau ambil obat disini. dan tentu pasien akan berpikir kesembuhanya mau berapa pun akan saya bayar .disitulah praktek praktik pasien terjadi dan itu kami temukan” Ungkapnya.
Diketahui, Empat Narasumber yang dihadirkan oleh OKP cipayung halbar itu diantaranya, Arianto Bobangu (Ketua Pansus DPRD Halbar) Marianus Mendrofa, S.H., M.H. (Kasi PAPPB Kejaksaan Negeri Halbar) M. Nofrizal Amir, S.Sos., M.I.Kom. (Akademisi)
Sementara itu, jalannya adu gagasan dipandu oleh panelis yang kompeten di bidangnya, Hardi Hayun, S.T. (Anggota Komisi III DPRD Halbar) Ismail H. Buamona, S.H. (Ketua KNPI Halbar) Frangki Makagansa, S.H. (Ketua GMKI Halbar).
M Idhar (Demisioner Ketua GMNI).
(Aldy Ngofangare)