JNewstv.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada 13-14 Oktober 2024 mendatang.
Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah V KPK, Abdul Haris.
“Nanti kita lihat saja, apakah kinerja dan tata kelola pemerintahan di Halmahera Selatan berjalan baik atau tidak,” ujar Abdul Haris kepada awak media, Jumat (27/9/2024) malam.
Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mendorong pencegahan korupsi di daerah, terutama di wilayah yang dianggap berisiko dalam tata kelola pemerintahan.
Abdul Haris menekankan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan setiap daerah mengikuti standar pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halsel, Kadri La Etje, mengakui bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Halsel sangat rendah.
Hal ini tercermin dari nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang hanya mencapai 29%.
“Kalau sudah bulan ke-10 (Oktober) dan masih di 29%, tentu itu sangat rendah,” ungkap Kadri.
Menghadapi situasi ini, Kadri menyatakan akan menggenjot kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dalam waktu kurang dari 12 hari, KPK akan melakukan supervisi MCP. Ini menjadi kerja ekstra bagi saya, Sekda, dan semua pimpinan OPD,” tegasnya.
Kadri berharap nilai MCP Halsel bisa meningkat dalam 10 hari ke depan sebagai persiapan menghadapi evaluasi KPK.
Namun, ia mengkhawatirkan adanya ketidakjujuran dalam pelaporan kinerja.
“Yang saya khawatirkan adalah jika mereka tidak menuliskan apa yang mereka kerjakan, tetapi malah menulis apa yang tidak mereka kerjakan,” tambahnya.
Dengan rencana evaluasi KPK yang semakin dekat, Pemkab Halsel kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahannya dalam waktu singkat.