JNewstv | Halbar – Tindakan kekerasan yang melibatkan Kepala Dinas Perindagkop Halmahera Barat, Demisius Boky, terhadap seorang warga bernama Hardi Do Dasim, terjadi pada Rabu, 08 Januari 2025 di depan kantor Disperindagkop. Insiden ini berawal dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Hardi untuk membongkar dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi pada distribusi minyak tanah di daerah tersebut.
Video yang merekam kekerasan ini dengan cepat viral di media sosial. Dalam video berdurasi satu menit, Demisius terlihat memukuli Hardi, sementara seorang staf Disperindagkop menahan korban agar tidak melawan. Aksi pemukulan tersebut terjadi setelah Hardi memasang poster yang mengkritik dugaan pungli yang melibatkan oknum pejabat di Disperindagkop, yang diduga meminta uang Rp 500 ribu per pangkalan minyak tanah untuk “monitoring,” serta memotong jatah minyak yang menyebabkan kelangkaan.
Hardi, yang sebelumnya sudah berulang kali mendengar keluhan terkait praktik pungli ini, mengungkapkan bahwa aksi tersebut tidak bisa dibiarkan. “Ini sudah sering terjadi dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Hardi.
Usai kejadian, Hardi melaporkan kasus pemukulan ini ke Polres Halmahera Barat dan menjalani visum. Ia juga mendesak agar DPRD segera memanggil pejabat Disperindagkop untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang ini. “Saya memar di tangan, bibir pecah, dan punggung bengkak. Saya ingin kasus ini diproses hukum,” ujar Hardi.
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kadis Perindag Halmahera Barat ini mendapat kecaman keras dari publik yang menuntut sanksi tegas. Masyarakat berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dan pungli di daerah tersebut. (Aldy)