JNewstv.com | Labuha – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap melakukan supervisi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Langkah ini diambil menyusul anjloknya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Halsel dari 71% di tahun lalu menjadi hanya 29% tahun ini.
Kinerja buruk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan utama.
Pjs Bupati Halsel, Kadri La Etje, mengakui bahwa rendahnya nilai MCP menjadi pemicu utama rencana kedatangan KPK.
“MCP yang rendah akan menjadi sinyal buat KPK masuk, itu jelas,” ujar Kadri kepada JNewstv, Senin (30/9/2024).
Kadri menjelaskan, penurunan drastis nilai MCP dari 71% menjadi 29% menjadi perhatian serius KPK.
“Kemungkinan juga karena tahun kemarin 71% dan tahun ini turun 29%, maka mereka (KPK) masuk,” tambahnya.
Yang menjadi sorotan utama adalah pengelolaan aset daerah.
“Terutama persoalan aset milik daerah, MCP-nya yang rendah,” ungkap Kadri.
Ia mengakui bahwa pencatatan aset daerah masih menjadi masalah serius di Halsel.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Halsel kini berupaya keras mendorong semua pihak untuk menginventarisasi aset.
“Kita berupaya mendorong agar semua menginventarisir, mengidentifikasi aset milik daerah, milik desa, supaya semua terhimpun dalam sistem,” jelas Kadri.
Dirinya berharap langkah ini bisa memperbaiki neraca keuangan daerah.
“Sehingga dalam neraca keuangan kita itu bisa terang benderang,” katanya.
Kadri juga mengajak semua pihak, termasuk media, untuk mengawal proses ini.
“Aset-aset yang kita miliki ini butuh dukungan dari kita semua, terutama insan pers untuk mengawal,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan rencana supervisi di Halsel pada pertengahan Oktober 2024.
Langkah ini diambil menyusul temuan rendahnya nilai MCP yang mengindikasikan lemahnya sistem pencegahan korupsi di daerah.
Masyarakat Halsel kini menanti. Akankah OPD-OPD di Halsel bisa memperbaiki kinerja mereka sebelum KPK tiba, atau akankah kedatangan KPK ini membongkar lebih banyak masalah di pemerintahan daerah?
(Red/ifan)*