HALMAHERA TENGAH, JNewsTV.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, kembali menindaklanjuti kesepakatan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bersama PT Harum Sukses Mining (HSM) dan PT Rumah Sejahtera Jaya (RSJ), Rabu (28/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di kantor site PT RSJ, Fritu, tersebut membahas tindak lanjut program CSR dan PPM, khususnya untuk masyarakat Desa Waleh dan Desa Fritu.
Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Halteng Munadi Kilkoda, Asrul Alting selaku Ketua Komisi I, serta sejumlah anggota DPRD, yakni Putra Sian Arimawa, Usman A. Tigedo, dan Hasmi Saliden. Turut hadir perwakilan manajemen PT HSM dan PT RSJ.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Halteng menekankan agar pelaksanaan program CSR dan PPM ke depan benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama yang dinilai perlu mendapatkan dukungan lebih besar dari pihak perusahaan.
Wakil Ketua DPRD Halteng, Munadi Kilkoda, menyampaikan bahwa penyusunan program CSR dan PPM harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar program perusahaan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ke depan, program CSR dan PPM di sektor pendidikan dan kesehatan harus lebih banyak membantu penyediaan fasilitas pendukung proses belajar-mengajar, seperti peralatan sekolah, pemberian beasiswa, serta insentif bagi tenaga pengajar, terutama guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan sukarela,” ujar Munadi.
Ia menegaskan, perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik masih sangat dibutuhkan, khususnya bagi guru yang hingga kini belum memiliki kejelasan status pekerjaan dan menerima penghasilan terbatas.
“Perusahaan sebaiknya membantu guru-guru kita yang statusnya belum jelas. Mereka menerima gaji apa adanya. Karena itu, perusahaan perlu memberikan dukungan melalui insentif tambahan agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Munadi juga menyoroti kondisi tenaga medis yang belum memiliki kejelasan status. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan dapat diakomodasi melalui program CSR dan PPM perusahaan, sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Ia berharap, program tanggung jawab sosial perusahaan tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan.
Sementara itu, perwakilan PT RSJ, Ibrahim, mengatakan pihak perusahaan akan kembali mengidentifikasi berbagai persoalan dan usulan yang disampaikan DPRD Halteng untuk selanjutnya dibahas dan direncanakan pelaksanaannya pada tahun mendatang.
Menurut Ibrahim, manajemen perusahaan pada prinsipnya telah menyetujui sejumlah kesepakatan bersama DPRD, termasuk pembangunan pagar Masjid Waleh dan pembangunan ruas jalan di Desa Waleh.
Selain itu, perusahaan juga terus mendorong rencana pembangunan asrama mahasiswa asal Desa Waleh di Ternate. Namun, pelaksanaannya masih menunggu proses balik nama sertifikat tanah yang sedang diurus oleh pemerintah desa.
“Pada prinsipnya, anggaran untuk pembangunan asrama mahasiswa sudah disetujui oleh manajemen perusahaan. Kami tinggal menunggu proses sertifikat tanah selesai. Setelah itu, pembangunan akan segera direalisasikan,” ungkap Ibrahim.
Komisi I DPRD Halteng berharap seluruh kesepakatan yang telah dibahas bersama PT HSM dan PT RSJ dapat ditindaklanjuti secara konkret. Dengan demikian, program CSR dan PPM perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Desa Waleh dan Fritu.
Ilham Husen