
Dijelaskannya, politik dinasti & oligarki terbilang baru di Indonesia sejalan lembaga legislatif di Senayan (DPR/MPR/DPD RI) dikuasai 80% partai politik pendukung pemerintah (lembaga eksekutif). Alasannya, setiap kebijakan eksekutif bisa dipastikan lolos mulus.
Sebelumnya ekonom Said Didu, bersama tokoh nasional bebagai disiplin ilmu, mendeklarasikan KAMI di bilangan Jalan Fatmawati 76, Jakarta Selatan, Minggu (2/8). Mereka sepakat Indonesia kekinian sudah terganggu mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan & keamanan (Ipoleksosbudhankam). “KAMI merasakan keprihatinan dengan kondisi Indonesia kekinian, yang membutuhkan serius penanganan solusi menyelamatkan negara Republik Indonesia,” ujar Said Didu, Menteri Riset & Teknologi/kepala BPPT semasa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu.
Deklarator KAMI di antaranya Habib Muchsin Alatas dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, Rocky Gerung dari akademisi, tokoh agama Din Syamsudin, mantan ketua KPK Abdullah Hehamahua, Adhie Massardie, praktisi hukum Ahmad Yani, dan ketua komunitas masyarakat Minang, Henry. (Harun/red)