Oleh: Kaisar Hamid
Alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara
HALTENG JNewstv.com.—Pembangunan ekonomi masyarakat kepulauan merupakan bagian penting yang tidak boleh dipisahkan dari agenda pembangunan daerah. Bagi wilayah seperti Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya investasi, pertumbuhan industri, atau nilai ekspor komoditas tambang. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.
Halmahera Tengah bukan hanya tentang kawasan industri dan hilirisasi pertambangan. Di balik geliat industri nikel, terdapat masyarakat yang hidup di pulau-pulau, menggantungkan kehidupan pada laut, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan usaha skala kecil.
Karena itu, arah pembangunan ekonomi Halmahera Tengah perlu dikaji secara lebih kritis. Jangan sampai keberhasilan industri dan hilirisasi justru menciptakan paradoks: angka pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi sebagian masyarakat yang berada jauh dari pusat pertumbuhan tetap berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Inilah persoalan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.Karakter geografis Halmahera Tengah sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda. Laut bukan sekadar batas administratif yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Laut merupakan ruang hidup, sumber pangan, jalur transportasi, sekaligus ruang ekonomi masyarakat.
Namun, masyarakat kepulauan menghadapi biaya ekonomi yang tidak kecil. Jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, mahalnya biaya distribusi barang, akses pasar yang terbatas, serta belum meratanya infrastruktur dasar membuat aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat yang tinggal di pusat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, kebijakan fiskal daerah semestinya mampu memberikan afirmasi kepada wilayah kepulauan.Gagasan mengenai Dana Khusus Kepulauan (DKK) menjadi relevan dalam konteks tersebut. Afirmasi fiskal bagi daerah kepulauan diperlukan karena biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah daratan.
Perjuangan mengenai kebijakan khusus bagi daerah kepulauan juga bukan gagasan baru. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan masuk dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu gagasan penting yang diperjuangkan adalah afirmasi fiskal melalui Dana Khusus Kepulauan.
Semangatnya sederhana: keadilan pembangunan harus memperhitungkan kondisi geografis.Halmahera Tengah saat ini berada di tengah transformasi ekonomi besar. Hilirisasi nikel telah mendorong masuknya investasi, pembangunan kawasan industri, dan aktivitas ekonomi berskala besar.
Pertumbuhan tersebut tentu memiliki manfaat. Industri dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas perdagangan, memperluas peluang usaha dan meningkatkan penerimaan ekonomi daerah.
Namun, pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada satu indikator pertumbuhan ekonomi.Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut, di mana pertumbuhan itu terjadi, dan berapa lama manfaatnya dapat bertahan?
Jika pertumbuhan ekonomi terlalu bergantung pada satu sektor, terutama sektor ekstraktif, daerah juga menghadapi risiko ketergantungan ekonomi. Ketika cadangan sumber daya alam menurun atau kondisi industri berubah, daerah membutuhkan sektor ekonomi lain yang mampu menopang kehidupan masyarakat.
Di sinilah ekonomi masyarakat kepulauan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.Perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan antarpulau, serta usaha mikro dan kecil bukan sekadar sektor pelengkap. Sektor-sektor tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat yang dapat bertahan lintas generasi jika dikelola secara berkelanjutan.
Hilirisasi nikel memang dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Tetapi pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam harus memiliki batas ekologis yang jelas.
Jika eksploitasi sumber daya alam tidak dikendalikan dengan prinsip keberlanjutan, kerusakan lingkungan dapat menjadi biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
Apa yang terjadi jika tanah yang selama ini digunakan masyarakat untuk menanam kebutuhan pangan tidak lagi produktif?
Jika kawasan pesisir rusak, laut tercemar, lahan pertanian berkurang, atau sumber air terganggu, maka masyarakat bukan hanya kehilangan lingkungan. Mereka kehilangan basis ekonomi dan sumber pangan.
Nikel bisa menghasilkan uang. Tetapi nikel tidak bisa menggantikan beras, sayur, ikan, kelapa, sagu, dan berbagai kebutuhan pangan masyarakat.
Jika lingkungan sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk menanam kebutuhan pokok masyarakat, lalu masyarakat harus makan apa? Apakah masyarakat bisa makan nikel?
Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bentuk peringatan bahwa pembangunan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara modal alam, modal manusia, dan modal ekonomi.
Jangan sampai keuntungan ekonomi hari ini dibayar dengan kehilangan sumber pangan dan ruang hidup masyarakat pada masa depan.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu membangun ekonomi dengan lebih beragam.Kawasan industri tetap dapat dikembangkan. Hilirisasi tetap dapat berjalan. Investasi tetap harus diterima.
Tetapi pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan masyarakat kepulauan memiliki mesin ekonomi sendiri.Investasi publik perlu diarahkan pada konektivitas laut, pelabuhan rakyat, transportasi antarpulau, fasilitas penyimpanan hasil perikanan, penguatan UMKM, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta pembukaan akses pasar.
Masyarakat kepulauan jangan hanya menjadi konsumen produk dari pusat industri. Mereka harus menjadi produsen yang memiliki akses terhadap pasar dan rantai nilai ekonomi.
Nelayan harus memiliki akses terhadap pasar yang lebih baik. Petani dan pekebun harus mendapatkan kepastian pemasaran. Pelaku UMKM harus mendapatkan pembiayaan dan pendampingan. Potensi wisata pulau-pulau harus dikembangkan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.
Pembangunan Harus Meninggalkan Warisan, Bukan Sekadar Angka.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan alam hari ini tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga meninggalkan warisan ekonomi bagi generasi berikutnya.
Sebab nikel adalah sumber daya yang terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat akan pangan, lingkungan yang sehat, pekerjaan, pendidikan dan kehidupan yang layak akan terus ada.
Karena itu, pembangunan Halmahera Tengah harus bergerak dari paradigma “berapa besar yang dapat dieksploitasi” menuju pertanyaan “berapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan berapa lama manfaat itu dapat bertahan.”
Halmahera Tengah tidak boleh memilih antara industri dan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah tata kelola pembangunan yang memastikan keduanya berjalan beriringan.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat kepulauan tidak menjadi penonton di tengah ledakan ekonomi yang terjadi di tanah mereka sendiri.
Jangan sampai kawasan industri tumbuh menjadi pusat ekonomi modern, sementara pulau-pulau di sekitarnya tetap bergulat dengan mahalnya transportasi, keterbatasan akses pasar, minimnya infrastruktur, dan rapuhnya ekonomi rumah tangga.
Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang membangun kawasan industri, jalan, pelabuhan, atau mengejar pertumbuhan ekonomi.
Dan ketika suatu hari sumber daya nikel mulai berkurang, pertanyaan yang akan tersisa bukan lagi berapa banyak nikel yang telah kita keluarkan dari bumi, melainkan
Apa yang kita tinggalkan untuk masyarakat setelah nikel itu habis?
Jangan sampai kita mewariskan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi meninggalkan lingkungan yang rusak dan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupannya.
Ilham Husen