Haltim, JNewstv.com — Pengadaan alat tangkap nelayan berupa satu unit perahu giop dan tiga unit perahu semang di Desa Hatetabako, Kecamatan Wasile Tengah, Halmahera Timur, senilai Rp260 juta, jadi sorotan hingga September 2026.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBDes Hatetabako Tahun 2025. Namun hingga September 2026, barang tersebut tak terlihat di desa.
“Sudah dianggarkan tahun 2025 dari APBDes. Tapi sampai masuk 2026, alat tangkap nelayan tidak terlihat,” ujar seorang pemuda Hatetabako, Sabtu (6/9/2026).
Mantan Ketua BPD Hatetabako, Pitnat Lakojanga, membenarkan realisasi pengadaan belum terlihat. BPD telah beberapa kali menggelar rapat evaluasi bersama pemerintah desa terkait pengadaan perahu dan sejumlah item lain, termasuk lima unit meteran listrik 900 VA.
“Kalau tidak ada, ya berarti tahu sendiri kan, sudah pasti tidak dibelanjakan,” kata Pitnat di kediamannya.
Pitnat mempertanyakan keterangan lokasi pengadaan yang berubah-ubah.
“Evaluasi pertama Kades bilang perahu dikerjakan di Desa Pintatu. Evaluasi kedua bilangnya di Lelilef. Sekarang bilangnya dibeli di Buli,” ungkapnya.
Sementara Kepala Desa Hatetabako, Hesbon Kaboru, saat dikonfirmasi Juni 2026, mengklaim pengadaan telah berjalan dan mesin perahu giop Yamaha 40 PK telah dibelanjakan.
“Sementara kami menunggu pengerjaan perahu yang dibelikan di Buli,” kata Hesbon. Ia menargetkan rampung Juli 2026.
Namun hingga September 2026, keberadaan perahu tersebut masih misterius.
Pitnat juga menyoroti minimnya keterbukaan Pemdes Hatetabako.
“Kalau ditanya soal anggaran belanja, Kades tidak memberikan keterangan yang pasti,” ujarnya. Rapat evaluasi berulang kali dilakukan namun tak ada kejelasan.
Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Haltim turun memeriksa pengelolaan APBDes 2025.
“Saya berharap DPMD dan Inspektorat harus turun memeriksa kembali anggaran tahun 2025,” pintanya.
Selain itu, warga juga menyoroti kantor Desa Hatetabako yang hingga kini tidak dilengkapi papan nama kantor desa, sehingga menimbulkan pertanyaan soal transparansi pengelolaan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, bukti pembelian, lokasi pengerjaan, dan realisasi anggaran Rp260 juta tersebut masih menjadi tanda tanya.
(Red/MH)