Soroti Kunjungan Menteri, Ketum PB DJAMAN : Hargai Maklumat Kesultanan Tidore

JNewstv.com | TERNATE. Kunjungan kerja 7 menteri ke maluku utara mendapat sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan terutama dJaringan Mahasiswa Nuku Maluku Utara (dJAMAN MALUT). Pasalnya, kunjungan kementerian kali ini, selain meninjau pertambangan di maluku utara, juga meninjau kesiapan pembangunan sofifi sebagai kawasan khusus. Olehnya itu, dJAMAN MALUT secara kelembagaan melihat hal penting yang harus dijunjung tinggi dan dihargai salah satunya adalah maklumat kesultanan tidore mengenai sofifi.

Bahwa MAKLUMAT SULTAN TIDORE NO. 01/KT/2010, yang termaktub di soasio Tidore pada 7 Rajab 1431 hijriah / 20 Juni 2010, adalah implementasi daripada komitmen kebangsaan kesultanan tidore terhadap NKRI yang tidak bisa diragukan lagi. Maklumat yang berisi sikap tegas kesultanan tidore a.l pertama : “Menolak segala bentuk konspirasi yang dapat memecah belah wilayah dan masyarakat adat kesultanan tidore”. Dan pada point kedua : “Oleh sebab itu, Sultan Tidore tidak akan pernah sejengkal wilayahnya untuk dimekarkan lagi”. Maklumat tersebut hadir sebagai jawaban sekaligus antisipasi terhadap timbulnya gejolak sosial yang mengarah pada konflik horizontal yang pasti merugikan pemerintah indonesia dan masyarakat maluku utara pada khususnya.

Berangkat daripada maklumat sultan tidore tersebut, sudah menjadi kewajiban, bahwa kunjungan kementrian yang dijadwalkan 2 hari mulai dari hari selasa, 22 juni 2021 sampai rabu, 23 juni 2021, seharusnya bisa duduk bersama dengan pihak provinsi, kota, dan kesultanan untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya untuk kawasan khusus sofifi. “Kami tidak pernah melarang atau menolak pembangunan di sofifi, bahkan kami mendukung agar secepatnya kawasan sofifi ditata menjadi sebuah daerah maju dalam segi pembangunan maupun SDM. Akan tetapi kekhawatiran terbesar adalah, jangan sampai dengan iming-iming pembangunan kawasan khusus tapi ujung-ujungnya ada kepentingan terselubung dibalik itu, olehnya itu sangat penting peran kesultanan dalam hal ini.” Tegas Rizqi.

Ketua umum Pengurus Besar dJAMAN MALUT tersebut juga mendesak kementerian dalam hal ini mewakili pemerintah pusat, agar tidak terkesan terburu-buru dalam merancang kawasan khusus sofifi. “Pemerintah pusat yang diwakili kementerian harus memikirkan secara matang, konsep pembangunan sofifi. Mengingat ini pembangunan jangka panjang yang berskala besar. Jangan dengan alasan investasi dan lain sebagainya lalu melupakan aspek-aspek lain sehingga pembangunan kawasan khusus yang seharusnya menjadi episentrum peradaban, namun tak berlangsung lama dan terkesan mubazir anggaran” tutup rizqi. (Red)