JNewstv.com | Jakarta – Timboel Siregar selaku Sekjen 
Pasalnya dengan adannya selisih yang begitu besar membuat tanda tanya sehingga harus dinklarifikasi oleh kedua menteri tersebut tentang mana angka yang sebenarnya sesuai asas transparansi keuangan.(25/11)
Sekjen OPSi ini mengatakan bahwa selisih 300 Milyar itu terungkap sewaktu Menaker Ida Fauziyah menjelaskan tentang kartu PraKerja itu di DPR,yang katanya, sempat diinfokan ada uang Rp 50 milyar yang sudah dipegang Kemanaker untuk melakukan assestmen.
“Selisih Rp 300 milyar dimaksud terjadi saat Menaker Ida Fauziyah menjelaskan pemerintah menyiapkan Rp 10 trilyun untuk kartu pra-kerja termasuk biaya pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per orang bagi 2 juta orang,” jelasnya
Timboel menerangkan bahwa Menaker mengatakan dana itu dialokasikan membiayai sertifikasi dengan estimasi biaya tertinggi Rp 900.000; insentif pasca-pelatihan Rp 500.000; dan biaya pengisian survei tiga kali dengan insentif Rp 50.000.
“Ida mengatakan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (20/11/19) tentang total manfaat per peserta Rp 3.650.000 hingga Rp 7.650.000. Total anggaran sekitar Rp 10 triliun tersebut nantinya akan diperuntukan untuk 2 juta peserta,” terang Sekjen OPSI.
Lanjut dia ,sementara sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 10,3 triliun tahun 2020 untuk mengakomodasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengeluarkan kartu prakerja. (Fudin/red)