Proyek pembangunan embung di desa dalam yang dibangun sejak tahun 2016 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 10,7 Miliyar ini dianggap gagal memfasilitasi masyarakat dengan baik. Sebab pasca setelah pembangunan embung ini di resmikan banyak kerusakan pada bangunan embung akibat gagal konstuksi.
Sementara itu dalam kunjungan observasi ke desa dalam pulau makian beberapa hari lalu pihak BWS MALUT bersama kepala desa dalam mengkampanyekan ke masyarakat bahwa proyek embung ini berfungsi dengan baik.
Hal ini disampaikan langsung oleh pihak BWS dalam kunjungan tersebut bahwa “Rusaknya proyek embung adalah murni bencana alam, juga tidak mendasar sebab proyek embun dibangun di kali mati batuan lahar gunung berapi” Ujar nya. Saat kunjungan di desa dalam pulau makian bersama kepala desa.
Pernyataan ini kemudian di tolak oleh Forum mahasiswa peduli pembangunan Maluku Utara. Mursal Hamir selaku Ketua HMJ teknik sipil UMMU Ternate, yang juga sebagai Korlap FMP2 ini menjelaskan bahwasanya “Pihak BWS tidak perlu berpaling muka karena proyek pembangunan embung sudah tidak lagi menjadi rahasia bahwa proyek ini mubazir. Sebab proyek ini dibangun terhitung sejak tahun 2016 belum pula diresmikan bangunan embung ini sudah mengalami kerusakan”.
Kunjungan pihak BWS lanjut Mursal, bersama kepala desa dalam ini yang kemudian semena mena mengkampanyekan manfaat embung ini adalah pembohongan publik. “Sebenarnya embung yang dibangun itu tidak dilakukan survey lapangan sehingga dibangun di tengah tengah kali mati. Akibatnya embung yang di bangun sudah hancur dan ambruk sebelum diresmikan. Dengan asbab inilah pihak BWS meminta surat rekomendasi dari kepala desa untuk menjadi legitimasi bahwa embung itu hancur. Namun bukan bagian fisiknya yang diperbaiki sehingga ada dugaan perubahan nomenklatur proyek embung atau pengalihan fungsi demi menghindari sanksi pelanggaran pembangunan”. Pungkasnya.
Kami akan mengakomodir masa lebih banyak lagi untuk mengusut tuntas kasus ini sebab bukan hanya pembangunan embung di pulau makian saja yang bermasalah beberapa proyek yang di tangani BWS di kota Ternate pun banyak yang mengalami masalah serius dan itu tidak ditindaklanjuti oleh BWS. Ini menggambarkan bahwa kelalaian dan ketidak profesional nya pihak BWS dalam pengawalan Pembangunan di Maluku Utara sampai Masyarakat tidak bisa terfasilitasi dengan baik.” Tutupnya.
Sampai berita ini di tayangkan pihak BWS belum memberikan tanggapan terkait persoalan yang di permasalahkan Forum mahasiswa peduli pembangunan Maluku Utara (FMP2-MU). (Faisal)