HALMAHERA TIMUR, JNewstv.com – Terik matahari di pesisir Wasile Selatan seolah tak menyurutkan langkah kaki Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub. Di tengah kepulan debu dan deru ombak, figur pemimpin yang dikenal bersahaja ini menunjukkan kelasnya sebagai pelayan rakyat. Bukan sekadar instruksi dari balik meja empuk di kantor bupati, Ubaid memilih turun langsung, menerjang panas demi menemui warganya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak (AMBRUK). Senin 27 April 2026.
Kehadiran orang nomor satu di Haltim ini di Jetty PT JAS, Desa Fayaul, Minggu (26/04/2026), menjadi oase di tengah ketegangan konflik antara masyarakat lingkar tambang dengan korporasi. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata keberpihakan seorang pemimpin terhadap keberlangsungan hidup rakyat kecil.
Keheningan di Balik Gerbang Korporasi. Ada pemandangan kontras saat rombongan Bupati tiba di lokasi. Di saat ratusan petani rumput laut menaruh harapan besar pada kunjungan ini, pihak manajemen PT JAS justru tampak “menghilang”. Tak ada satu pun perwakilan manajemen maupun petugas yang menampakkan batang hidungnya di lokasi aksi.
Kekosongan ini tidak membuat Bupati Ubaid surut. Dengan gaya bicara yang tenang namun penuh wibawa, ia merangkul massa aksi, mendengarkan satu demi satu keluhan tentang merosotnya hasil budidaya rumput laut yang diduga kuat akibat polusi aktivitas di area jetty.
“Kami hadir di sini bukan untuk retorika. Saya datang untuk mendengar detak jantung persoalan yang bapak-ibu rasakan. Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam ketika hak rakyatnya terancam,” ujar Ubaid dengan nada bicara yang teduh namun tegas.
Instruksi Tegas: Operasi Berhenti, Rakyat Prioritas Utama. Ketegasan Ubaid Yakub mencapai puncaknya saat membahas soal mediasi. Ia mengungkapkan bahwa pihak perusahaan melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) sempat mencoba mengulur waktu dengan mengusulkan mediasi pada 4 Mei 2026.
Bagi Ubaid, membiarkan rakyat menunggu terlalu lama adalah sebuah ketidakadilan. Di hadapan massa yang mulai memanas, ia mengeluarkan keputusan yang disambut gemuruh tepuk tangan:
-
Penghentian Operasi Sementara: PT JAS dilarang keras beroperasi di area tersebut hingga mediasi tuntas.
-
Percepatan Jadwal Mediasi: Menolak usulan perusahaan tanggal 4 Mei, Bupati memajukan jadwal menjadi 29 April 2026.
-
Kehadiran Pengambil Kebijakan: Bupati mewajibkan Pimpinan Utama PT JAS hadir langsung di Kantor Bupati, tanpa diwakili oleh staf lapangan yang tidak bisa mengambil keputusan.
“Saya putuskan mediasi dilaksanakan pada 29 April 2026. Saya tidak mau lagi bertemu dengan karyawan lapangan yang tidak punya otoritas. Pimpinan utama harus hadir! Sampai hari itu tiba, PT JAS belum bisa beroperasi,” tegasnya yang langsung mengunci kepastian nasib para petani.
Harapan Rakyat di Pundak “Bupati Merakyat”
Julfian Wahab, perwakilan dari AMBRUK, mengakui bahwa kehadiran langsung Bupati di lapangan memberikan sentimen positif bagi warga. Namun, pihaknya tetap menuntut transparansi total.
“Kami butuh hasil uji lingkungan dibuka selebar-lebarnya. Kami kehilangan mata pencaharian, dan kami berharap komitmen Pak Bupati ini menjadi akhir dari penderitaan petani rumput laut di Fayaul,” ungkap Julfian.
Analisis: Gaya Kepemimpinan “Humanis-Solutif”
Kunjungan ke Fayaul ini semakin mempertegas citra Ubaid Yakub sebagai pemimpin yang bersahaja dan bersahabat. Di saat banyak pejabat menghindari konflik lapangan, Ubaid justru menjadikannya sebagai ruang dialog.
Langkah taktisnya menghentikan sementara operasional perusahaan menunjukkan bahwa dalam nalar kepemimpinannya, investasi memang penting, namun kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).
Kini, mata masyarakat Halmahera Timur tertuju pada tanggal 29 April mendatang. Akankah PT JAS tunduk pada titah sang Bupati demi keadilan warga Fayaul? Satu yang pasti, masyarakat tak lagi merasa berjuang sendiri, karena pemimpin mereka ada di barisan terdepan.
Laporan: Moh. Riski
Editor: Redaksi Media Online JNewstv.com