JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | LABUHA – Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan menyoroti dugaan penyimpangan mekanisme penyaluran dana hibah di Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Halsel.
Lembaga ini menuding Kepala Bidang Poldagri, Irfan Umakamea, melanggar perintah Bupati terkait prosedur penerima anggaran hibah bagi LSM, Ormas, dan OKP.
Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Halsel, Sarjan Taib, bersama sejumlah LSM kemudian menggelar silaturahmi dengan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba di ruang kerjanya, Selasa (4/6/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu daftar LSM, Ormas, dan OKP untuk segera diterbitkan SK.
“Bupati belum menerima daftar list penerima dana hibah untuk tahun 2024 yang seharusnya sudah diserahkan ke meja Bupati,” ujar Sarjan usai pertemuan.
Bahkan, Menurut Sarjan, Irfan Umakamea belakangan diduga telah mengeluarkan SPM untuk beberapa lembaga secara diam-diam guna mencairkan anggaran tanpa SK Bupati.
Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan perilaku kurang baik dan meminta Bupati segera mengevaluasi agar tidak terjadi bias.
“Kalau hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi kebiasaan buruk dan dapat merusak citra Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan sosialisasi penerima dana hibah 2024 di Aula Palm Dua Hotel, Irfan Umakamea menjelaskan bahwa ormas yang berhak menerima dana hibah adalah yang sudah berbadan hukum dan melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan.
“Untuk pencairan, kita sedang dalam proses. Yang jelas, ada aturan untuk LSM maupun ormas yang menerima bantuan hibah tersebut. Untuk sementara, proses pencairan LSM dan Ormas masih menunggu SK yang ditandatangani Bupati karena SK sudah kita siapkan, namun masih menunggu tandatangan beliau,” pungkas Irfan.
