JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALMAHERA TENGAH – JNewstv.com
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara, tengah melaksanakan rangkaian koreksi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, didampingi Wakil Bupati Ahlan Jumadil dan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati sejak beberapa hari terakhir, mulai 14 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Bupati Ikram menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah. Setiap program dan kegiatan wajib memiliki ukuran capaian yang jelas dan terukur.
“Anggaran harus memastikan bahwa uang daerah benar-benar bekerja, berguna, dan bermanfaat untuk rakyat. Jangan ada anggaran yang sekadar jalan-jalan tanpa dampak, atau yang saya sebut Goes Money,” tegas Bupati.
Dalam forum tersebut, setiap OPD memaparkan rancangan program serta pagu anggaran masing-masing. Bupati bersama tim secara cermat menelaah setiap rincian belanja dan melakukan pemangkasan terhadap pos-pos anggaran yang dinilai tidak jelas peruntukannya, tidak sejalan dengan arah pembangunan, atau terlalu membebani keuangan daerah.
“Kita harus berani mengoreksi pos-pos yang tidak relevan dan tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Ikram.
Bupati juga menyoroti masih adanya anggaran perjalanan dinas yang tidak relevan dengan target kinerja. Ia menegaskan bahwa perjalanan dinas harus dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendukung pelaksanaan program, bukan sekadar rutinitas yang memboroskan keuangan daerah.
“Perjalanan dinas seharusnya dilakukan sesuai kebutuhan kinerja, bukan hanya formalitas yang tidak memberi hasil nyata,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahlan Jumadil dan Sekda Bahri Sudirman menambahkan bahwa koreksi terhadap RKA ini bertujuan agar prioritas belanja tahun 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi akan menjadi fokus utama.
“Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat. Anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan kami evaluasi,” tegas Sekda Bahri.
Melalui proses koreksi dan penajaman ini, Pemerintah Kabupaten Halteng berkomitmen membangun tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel. Forum presentasi RKA juga menjadi ruang diskusi terbuka antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan pimpinan OPD untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan visi dan misi daerah.
Bupati Ikram berharap langkah ini menjadi budaya baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ingin semua OPD mulai bekerja dengan target dan ukuran kinerja yang jelas. Kita harus meninggalkan pola lama yang hanya menghabiskan anggaran tanpa melihat hasil nyata. Tahun 2026 harus menjadi tahun kerja nyata untuk masyarakat Halmahera Tengah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat bukanlah kendala bagi Halteng. Sebaliknya, kondisi tersebut justru mendorong daerah untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan.
“Pemotongan anggaran pusat bukan berarti kita tidak mampu. Justru Halteng tidak terlalu terpengaruh karena kita mampu mencermati dan mengelola setiap rupiah dengan bijak. Fokus kita sederhana: anggaran untuk rakyat, program untuk rakyat, dan hasilnya kembali ke rakyat,” tutup Bupati.
Reporter: Ilham Husen – JNewstv.com
