JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALTENG, JNewstv.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melaksanakan kunjungan kerja pada 5 hingga 9 Mei 2026 dengan agenda utama pemantauan kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional di SD Negeri 1 Banemo, Kecamatan Patani Barat, serta rapat koordinasi terkait kasus keracunan karyawan di lingkungan PT Tempopers Mining Indonesia (TMI), Senin (11/05/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi I DPRD Halteng, Munadi Kilkoda, bersama Ketua Komisi I Asrul Alting, Sekretaris Komisi I Junaidy Alting, serta anggota lainnya yakni Hasmi Ridwan, Sadri Kobul, dan Usman A. Tigedo. Turut hadir pula dua staf DPRD, Kepala Sekolah, dan dewan guru SD Negeri 1 Banemo.
Ketua Komisi I DPRD Halteng, Asrul Alting, dalam rapat kunjungan kerja menyampaikan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional dijadwalkan berlangsung pada 11 Mei 2026. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan ujian praktik sebagai bagian dari tahapan evaluasi proses belajar mengajar.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala SD Negeri 1 Banemo menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sekolah dinilai cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, proses pembelajaran berbasis digital masih terkendala jaringan internet yang belum maksimal sehingga pembelajaran digital belum berjalan efektif.
Selain itu, pihak sekolah juga berharap adanya tambahan anggaran operasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Saat ini di sekolah terdapat dua tenaga guru honorer yang pembiayaannya masih ditanggung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sistem pembayaran honor setiap semester,” ujar Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banemo.
Usai melakukan pemantauan di SD Negeri 1 Banemo, rombongan Komisi I melanjutkan agenda rapat bersama PT Tempopers Mining Indonesia (TMI) guna menindaklanjuti kasus dugaan keracunan yang menimpa puluhan karyawan perusahaan tersebut.
Koordinator Komisi I DPRD Halteng, Munadi Kilkoda, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Halteng, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, jumlah korban keracunan awalnya mencapai 56 tenaga kerja.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 karyawan dinyatakan pulih dan kembali beraktivitas. Namun, 16 orang kembali mengalami gejala diare dan harus dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis,” ungkap Munadi.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Halteng.
Munadi juga meminta pihak perusahaan memberikan penjelasan secara rinci terkait penyebab keracunan yang disebut telah terjadi lebih dari satu kali.
“Perlu dijelaskan secara detail apa penyebab keracunan ini, apalagi kejadian serupa sudah terjadi untuk kedua kalinya. Kami juga meminta adanya langkah konkret dari pihak perusahaan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menangani persoalan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun di lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah.
Komisi I DPRD Halteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk keselamatan kerja dan kualitas pendidikan.
“Persoalan keracunan di lingkungan perusahaan akan terus kami kawal hingga tuntas, sehingga tercipta kondisi yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat Halmahera Tengah,” tutup Munadi. (Ilham Husen)
