JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
Oleh: Maulana MPM Djamal Syah, SH., MH.
Di era digital saat ini, kemudahan berbagi informasi melalui media sosial dan platform komunikasi elektronik membawa dampak positif dan negatif.
Salah satu dampak negatifnya adalah penyebaran berita bohong (hoaks) dan pencemaran nama baik.
Kedua masalah ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan reputasi individu maupun institusi.
Pemerintah merespons ancaman ini dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memuat ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik.
Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi korban untuk menuntut pelaku penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik di dunia maya.
Penyebaran informasi palsu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat dan merusak reputasi.
Berdasarkan UU ITE, tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa denda atau penjara.
Untuk memutus penyebaran informasi palsu ini, langkah yang dapat dilakukan oleh korban adalah melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian dengan bukti yang memadai, seperti tangkapan layar atau tautan konten.
Setelah menerima laporan, aparat penegak hukum akan menyelidiki kasus tersebut untuk memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.
Di sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan literasi digital. Pemahaman yang kuat tentang cara memverifikasi kebenaran informasi dan menyadari dampak hukum dari penyebaran konten palsu sangat penting.
Etika dalam berkomunikasi di ruang digital harus dijaga, dan tindakan menyebarkan informasi tanpa dasar harus dihindari.
Platform digital juga diharapkan mengambil peran aktif dengan segera menghapus konten yang terbukti melanggar hukum.
Dengan kombinasi penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang intensif, diharapkan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dapat diminimalisir.
Perlindungan hukum bagi korban harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga kita bersama dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman.
