JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | JAKARTA. Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek d.h BPJS TK) mengakui asuransinya tidak meng-cover sejumlah fasilitas kepada pekerja migran (TKI) sebagimana konsorsium asuransi swasta kendati sama-sama menetapkan premi Rp 400 ribu/orang.
Deputi Direktur Humas & Antar Lembaga BPJamsostek kepada media melalui WhatsApp, baru-baru ini mengatakan benar bahwa iuran tersebut tidak mencakup sejumlah risiko karena dibatasi UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Resiko itu di antaranya masalah hukum, gaji tidak dibayar & risiko penempatan tidak sesuai. Seperti Pasal 21 UU 18/2017 menyatakan masalah hukum itu kewenangan pemerintah pusat dan/atau perwakilan RI,” katanya.
Soal gaji PMI tidak dibayar tapi dikaver swasta, katanya, yang perlu ditegakkan adalah kepastian dari pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja termasuk gaji sebagaimana pasal 6 ayat (1).
Untuk risiko penempatan tidak sesuai itu tertuang dalam pasal 19 UU 18 tahun 2017 bahwa menjadi kewajiban Pelaksana Penempatan untuk menempatkan PMI sesuai perjanjian kerja. “Sedangkan untuk Perlindungan Jamsos tetap berlaku sesuai periode kontrak yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Utoh.
Perang BP2MI
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, pernah mengisyaratkan meninggalkan BPJamsostek sebagai asuransi pemerintah yang mengeksploitasi PMI dengan mengurangi fasilitas perlindungan ketimbang Konsorsium Asuransi swasta. “…Padahal kami tengah berperang dengan penghisap darah PMI, pahlawan devisa negara. Mulai pengijon berkedok koperasi, sampai orang-orang yang berlindung di balik jabatan negeri. Dan, ini sudah saya laporkan kepada Presiden Joko Widodo & kami bekerjasama dengan Polri-TNI dan stakeholder terkait untuk ikutan memberantas para penghianat bangsa & negara,” ujar Benny, yang juga politikus Partai Hanura itu. (Harun)
