JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Ternate
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemda se-Maluku Utara semester 1 2020. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kerugian daerah oleh BPK Semester I 2020 tersebut dilaksanakan pada 23 – 30 Juni 2020.Hal ini dikatakan oleh Kepala Perwakilan BPK Malut, Hermanto melalui realesnya kepada media. (22/07/2020)
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Hermanto mengatakan agar Kepala Daerah berperan aktif memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK oleh OPD-OPD terkait. Selain itu, peran aktif dari Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) untuk terus melakukan upaya penyelesaian temuan BPK khususnya yang beraspek finansial.
“BPK tetap memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyerahkan dokumen tindak lanjut sampai dengan 17 Juli 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen BPK untuk terus mendorong pemerintah daerah mencapai persentase penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan target yang ditetapkan BPK secara nasional yakni minimal 75%.” tegas Hermanto dalam acara penutupan tindak lanjut pemeriksaan pengumpulan data dan informasi penanganan covid 19 pada Pemda se-Maluku Utara pada Selasa (21/07) kemarin di Auditorium BPK.
Ia menjelaskan bahwa Data dari BPK progress penyelesaian tindak lanjut semester I 2020 secara rata-rata untuk seluruh pemerintah daerah se-Malut berstatus sesuai sebesar 68,39%. Nilai tersebut meningkat 2,77% dari progres pada semester II 2019 tindak lanjut dengan status sesuai sebesar 65,62%.
“Nilai tersebut masih dibawah target BPK secara Nasional. Untuk mengapresiasi upaya pemda se-ProvinsiMaluku Utara dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi.” jelas Hermanto lagi.
Hermanto menerangkan bahwa BPK Perwakilan Malut juga memberikan penghargaan bagi pemerintah Kota/ Kabupaten dengan persentase penambahan penyelesaian status tindak lanjut dalam periode yang dipantau.
” Peringkat pertama diperoleh Pemerintah Kota Ternate dengan persentase tindak lanjut sesuai sebesar 48,50%, kedua diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan capaian tindak lanjut sesuai sebesar 21,3%, dan peringkat ketiga diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula dengan tingkat tindak lanjut sesuai sebesar 17,47%. Sedangkan Kota Tidore Kepulauan mendapat apresiasi terkait akumulasi persentase tindak lanjut telah sesuai rekomendasi sebesar 91,89 persen, terangnya. (Uci /Kemal)
