JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALTENG, JNewstv.com — Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) kini mengendap di Provinsi Maluku Utara Sebesar Rp : 256 milar yang bersumber dari bagi hasil atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan hilirisasi nikel di Halmahera Tengah.
Wakil ketua I DPRD Halteng Munadi Kilkoda Menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki hak untuk menahan DBH, Karena itu harus di transfer ke Daerah penghasil, Anggaran tersebut hanya transit sebentar ke rekening pemprov. Perlu diketahui Halteng ini tanah air kami di keruk habis, hutan kami di babat, laut dan udara kami dicemari, giliran hak kami dikembalikan, pemprov malah tahan itu.
Pasalnya Anggaran itu wajib di nikmati rakyat Halteng karena sudah di tetapkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang diperuntukan sebagai belanja pembangunan Daerah. Ujar Wakil Ketua I DPRD Halteng kepada Media JNewstv.com.- 12 Juni 2026.
Wakil ketua I DPRD Halteng Minadi Kilkoda menekankan kepada pemerintah Pemprov jikalau tidak di transfer, maka program tidak bisa dijalankan untuk Kepentingan rakyat Halteng. kepentingan rakyat terabaikan akibat dari sikap Pemprov yang tidak mau mengembalikan hak terserbut kepada Daerah penghasil.
Jika Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Keluhkan ke pemerintah pusat terkait kapasitas fiskal, maka hal yang sama kami ingin sampaikan kapasitas fiskal kami terganggu akibat kebijakan pemerintah pmprov.
Bayangkan saja, kalu DBH Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat tidak dibayar tidak dibayar, DBH reguler di pangkas karena efisiensi, belum lagi DBH dari Provinsi juga ditahan dengan, itu nilainya bisa mendekati sebesar Rp:1 triliun. Itu kondisi fiskal yang akan kami alami, bahkan APBD bisa colapse. Tegas Wakil Ketua DPRD Halteng Munadi
Sebaiknya Gubernur harus punya komitmen, tekanan fiskal akibat dari efisiensi ini yang paling merasakan dampaknya adalah kami.
Gubernur jangan terlalu banyak mengeluh, yang ada adalah komitmen Gubernur untuk menyelesaikan utang di tahun ini.
Bagimana proses transfer Pemprov ke Daerah penghasil, Gubernur Harus komitmen atas hak Daerah, atau jangan-jangan Anggaran tersebut suda dipergunakan untuk belanja Pemprov. Apa lagi belanja Pemprov bukan untuk kepentingan rakyat Halteng.
Ilham Husain
