JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Sulsel — Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto yang dioperasikan sejak 2007 oleh PT Bosowa Energi dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan, mayoritas putra daerah. Manajemen mengklaim efisiensi diperlukan karena unit fase I (Unit 1 dan 2) berhenti beroperasi akibat krisis pasokan batubara.
Berdasarkan surat PHK yang diperoleh media, mode efisiensi ini telah memicu gelombang kritik. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian jumlah pesangon yang ditawarkan. Ketua Serikat Buruh Jeneponto, Darwis Damiri, menyoroti niat perusahaan hanya membayar setengah dari ketentuan UU Cipta Kerja 2023. Hal ini dinilai melanggar hak pekerja dan aturan ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, terungkap bahwa para pekerja yang terkena PHK bukan langsung dipekerjakan oleh PLTU, melainkan melalui vendor tenaga kerja, seperti GKC dan MAT. Situasi ini membuat tanggung jawab perusahaan terhadap pesangon semakin abu-abu. Para pekerja bahkan mengaku tidak pernah menerima kontrak kerja atau slip gaji, yang jelas melanggar Pasal 54 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 20/2016.
Terkait hal ini, Asosiasi Masyarakat Buruh Amatir (AMUBA) menuntut agar Disnakertrans dan DPRD Jeneponto segera turun tangan. Mereka mendesak investigasi dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang dirugikan.
Sementara itu, upaya media untuk meminta klarifikasi dari pihak PLTU atau vendor berjalan berliku. Ketika wartawan mencoba meminta tanggapan, security hanya menyatakan manajemen “sibuk” dan menghindari wawancara langsung. (Red)
