JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | TERNATE, Dua Program Studi (Prodi) Pascasarjana hukum keluarga islam (HKI) dan hukum ekonomi syariah (HES) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate akan dicabut, jika pihak kampus tidak segera menindaklanjuti proses akreditasi tersebut di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tugas kementerian hanya memfasilitasi dan memastikan bahwa prodi apapun yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi harus sesuai dengan standar akreditasi, standar pelayanan minimal harus terpenuhi. Hal ini Di katakan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, pada media ini usai peletakan batu pertama di IAIN Ternate pada, Rabu, (31/7/2019) kemarin
“Oleh sebabnya jika ada prodi yang di bawah standar, tentu pihak kementerian agama akan segera merespon untuk memastikan sesuai dengan standar yang di butuhkan”
Lanjut kamarudin menjelaskan, terkait dua Prodi Pascasarjana IAIN Ternate, sementara waktu dalam tahapan proses sesuai dengan standar akreditasi di BAN- PT. jika dua prodi ini Rektor IAIN Ternate tidak menindaklanjuti sampai masa kadaruarsanya maka Kementerian agama RI akan segera cabut.
Sementara itu di tempat terpisah, Rektor IAIN Ternate Samlan H Ahmad mengatakan “kalau tanya persoalan masa kadaruarsa akreditasi saya tidak mau bahas soal itu lagi silahkan anda ke warek I” ucapnya saat bertemu di lingkungan IAIN pada Kamis, (01/8/2019).
lanjut di waktu yang bersamaan pula Wakil Rektor I Dr. Taher Sapsuha, mengatakan bahwa untuk masa kadaruarsa akreditasi dua program studi tersebut dirinya tidak mengetahui sama sekali. Tetapi untuk borang penyusun akreditasi sudah kami kirim ke BAN-PT untuk sementara dalam proses.
Selain itu salah satu mahasiswa pascasarjana IAIN Ternate Adam Basirun, menyimpulkan bahwa Rektor tidak serius dan tidak mau mengurusi akreditasi. karena ini bukan persoalan yang baru terjadi hari ini atau kemarin, ini sudah memakan bulan bahkan tahun.
“Adam meminta Rektor harus benar-benar serius jangan lagi limpahkan persoalan tersebut ke warek satu, dia menganggap terjadi persoalan ini karena awalnya tidak di kontrol oleh Rektor IAIN Ternate”,
Menurutnya Informasi yang berkembang dengan pengajuan borang ke BAN-PT yang di kerjakan oleh LPM dan Warek I, Namun sampai saat ini tidak di selesaikan dengan baik. Itu artinya tim yang di percayakan oleh Rektor telah gagal mengajukan borang ke BAN-PT sehingga di tolak dengan terkesan bahwa borangnya plagiasi baik HES maupun HKI.
Oleh sebabnya Rektor tidak boleh lempar tanggung jawab karena Rektor merupakan pimpinan tertinggi di perguruan tinggi yang menentukan keputusan terakhir. “Masa Rektor memberikan keputusan kepada warek I ini merupakan sesuatu yang aneh”. Ucap Adam dengan kesal
Lagi-lagi Adam mengatakan jika ini dari warek I berarti sejak 2016-2019 ada di warek I dan itu terkesan gagal dalam pengajuan akreditas. “Kami mahasiswa pasca sarjana berkomitmen bahwa 2019 harus diwisudahkan bersamaan dengan mahasiswa SI itu sudah final di 15 agustus 2019 nanti.
“kalaupun Rektor belum siap di tuntut kenapa sampai saat ini rektor tidak perhatikan dengan masalah ini, Kami sudah menunggu selama dua tahun akreditasi yang tak kunjung datang”,
Dia menambahkan Jika ini tidak di gubris maka kami terus mengawal dan surat somasi sampai sekarang kami belum menerima dari pihak kampus, ini yang menjadi masalah karena surat somasi itu yang menjadi tolak ukur. apakah stegmen Rektor di rapat seluruh pimpinan IAIN bersama kami mahasiswa pasca sarjanah bahwa di 2019 kami harus wisudah, namun Adam pertanyakaan kami wisudah di 2019 bulan apa, kami belum mengetahui di sini Rektor harus serius dan kenapa Rektor menolak untuk menyampaikan jawaban dan memberikan ke warek I.
Sambung Adam, yang kami butuhkan adalah keputusan dari pimpinan tertinggi walaupun Rektor menolak, dan karena alasan menolak Mahasiswa pasca sarjana menilai bahwa Rektor tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengurus akreditas pasca sarjana. Tutup Adam (Hanna)
