JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.Com | Ternate-Dalam rangka memperkuat pengamanan aset pemerintah serta memastikan optimalisasi pelaksanaan pendaftaran tanah dan ruang di wilayah Kota Ternate, Kantor Pertanahan Kota Ternate ikut hadir dalam Rapat Pemantauan dan Evaluasi Rekomendasi Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi Aset Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara pada Kamis, 22 Januari 2026, bertempat di Hotel Sahid Bela Ternate.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, dan diikuti oleh seluruh jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate beserta para pejabat pengawas di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Ternate.
Dalam rapat tersebut, Kantor Pertanahan Kota Ternate mengikuti secara aktif pemaparan materi dari para narasumber strategis, baik secara luring (offline) maupun daring (online). Narasumber dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan materi mengenai Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang menegaskan bahwa sertipikasi tanah merupakan instrumen utama dalam pengamanan aset daerah dari aspek hukum, administrasi, dan fisik. Materi ini menjadi penguatan bagi Kantor Pertanahan Kota Ternate dalam menjalankan fungsi pelayanan pertanahan bagi pemerintah daerah.
Selanjutnya, narasumber dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Manado memaparkan materi terkait Pelaksanaan Program Strategis Nasional dan Program Prioritas serta Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi Aset Pemerintah di Provinsi Maluku Utara. Paparan tersebut memberikan pemahaman teknis bagi Kantor Pertanahan Kota Ternate dalam menangani permasalahan sertipikat hak atas tanah yang berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan, sehingga proses sertipikasi dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai ketentuan.
Secara daring, rapat menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, yang menyampaikan materi mengenai Sertipikasi Tanah Instansi Pemerintah. Materi ini menjadi pedoman bagi Kantor Pertanahan Kota Ternate dalam memastikan bahwa setiap tahapan sertipikasi aset pemerintah dilaksanakan sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku.
Selain itu, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN turut memaparkan materi terkait Penyesuaian Kebijakan Surat Edaran tentang Penyelesaian Hambatan Layanan Pengukuran dan Pemetaan Tahun 2026 terhadap Aplikasi KKP. Paparan ini memberikan penguatan teknis bagi jajaran Kantor Pertanahan Kota Ternate dalam optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pertanahan guna mendukung kelancaran layanan pengukuran dan pemetaan.
Setiap sesi pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif, di mana Kantor Pertanahan Kota Ternate turut menyampaikan masukan serta kendala yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait kelengkapan dokumen, kejelasan batas bidang tanah, dan sinkronisasi data antarinstansi.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Ternate berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, percepatan sertipikasi aset pemerintah, serta penguatan tertib administrasi dan kepastian hukum pertanahan di wilayah Kota Ternate.
#TernateKotaLengkap
#KantahKotaTernate
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
