JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Labuha – Kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Siti Khotijah, kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pendidikan.
Kepala Satgas Direktorat Korsub Wilayah V KPK, Abdul Haris, bahkan menyarankan penggantian pejabat terkait jika tidak mampu menjalankan tugas sesuai aturan.
“Kalau nggak mau (menarik guru ASN dari sekolah swasta), ya ganti aja Kepala Dinasnya. Berarti Kepala Dinas nggak layak. Diperintah kok nggak mau,” tegas Haris, usai pertemuan dengan seluruh OPD di Aula kantor Bupati, Senin (14/10/2024).
Beberapa alasan yang mendasari desakan evaluasi terhadap kinerja Kadis Pendidikan Halsel:
1. Penempatan Guru ASN di Sekolah Swasta
KPK menemukan masih banyak guru ASN yang diperbantukan ke sekolah swasta, sementara sekolah negeri kekurangan tenaga pengajar.
Hal ini bertentangan dengan Permendagri terbaru yang mengharuskan penarikan guru-guru tersebut.
2. Ketidakmampuan Menyajikan Data Akurat
Saat Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP), Siti Khotijah tidak mampu menjawab pertanyaan tentang data guru honorer dan ASN di Halmahera Selatan, serta jumlah guru yang diperbantukan di sekolah swasta.
3. Penurunan Drastis Kualitas Pendidikan
Data BPS Halmahera Selatan tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah sekolah, guru, dan siswa.
Jumlah SD menurun dari 291 menjadi 274, guru SD berkurang dari 2.103 menjadi 1.809, dan siswa SD turun dari 30.931 menjadi 27.663.
4. Kurangnya Respons terhadap Masalah
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan terkait temuan KPK dan data penurunan kualitas pendidikan dari BPS.
Maulana MPM Djamal Sjah, pemerhati pendidikan Halmahera Selatan, menambahkan bahwa penurunan kualitas pendidikan ini bisa berdampak langsung pada masa depan generasi muda dan pembangunan daerah.
“Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Jika memang tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, mungkin sudah saatnya untuk melakukan pergantian kepemimpinan di dinas tersebut,” ujar Maulana.
Sementara itu, Pjs Bupati Halmahera Selatan Kadri La Etje belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan KPK dan kritik terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan.
Masyarakat Halmahera Selatan kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi krisis pendidikan yang terjadi.
