JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Malut, Tidore – Pengumuman hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Tidore Kepulauan menuai kontroversi, khususnya di kalangan guru honorer. Sejumlah peserta menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam proses seleksi, terutama terkait lolosnya peserta yang tidak memiliki rekam jejak sebagai tenaga honorer. Kamis (20/02/25)
Sejumlah guru honorer di Desa Gita, Kecamatan Oba Tengah, mengklaim adanya ketidakadilan dalam seleksi administrasi. Mereka menyebut bahwa beberapa peserta yang telah mengabdi selama bertahun-tahun justru dinyatakan tidak lolos, sementara individu yang bekerja di perusahaan tambang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) justru berhasil melewati tahapan seleksi administrasi.
Kekecewaan ini memicu aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat dan pemuda Karang Taruna Gita. Mereka memboikot gerbang sekolah SD Gita dengan menutup akses masuk sebagai bentuk protes terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi P3K.
Tuntutan Keadilan dan Dugaan Nepotisme
Koordinator aksi, Irfan, dalam keterangannya kepada wartawan JNwestv, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar audiensi dengan pihak sekolah sebelum aksi dilakukan. Mereka meminta agar nama-nama yang tidak memiliki riwayat sebagai guru honorer dicoret dari daftar peserta yang lolos seleksi.
“Pihak sekolah sudah berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan untuk menindaklanjuti masalah ini. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan,” ujar Irfan.
Ia juga mempertanyakan bagaimana peserta yang telah mengabdi lebih dari satu tahun bisa tidak lolos, sedangkan mereka yang tidak pernah menjadi guru honorer tetapi bekerja di PT IWIP justru lulus seleksi administrasi. “Ini sangat aneh dan tidak masuk akal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan adanya dugaan nepotisme dalam proses seleksi. Ia menyebut bahwa dua peserta yang lolos, berinisial ST dan RT, diketahui merupakan karyawan IWIP dan tidak pernah mengabdi sebagai guru honorer. Bahkan, salah satu dari mereka merupakan adik kandung dari operator sekolah, yang diduga memiliki pengaruh dalam seleksi.
Selain itu, ia juga mengecam upaya pihak sekolah yang menyebut aksi mereka sebagai gerakan politik yang mendukung salah satu pasangan calon Wali Kota Tidore Kepulauan. “Kami hanya menuntut keadilan. Tapi mengapa aksi kami malah diklaim sebagai gerakan politik oleh kepala sekolah dan disebarluaskan melalui pesan WhatsApp? Ini benar-benar mencurigakan,” ujarnya.
Regulasi dan Dampak Hukum
Dalam konteks regulasi, seleksi P3K harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) yang menekankan asas transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam rekrutmen ASN. Jika terbukti ada penyimpangan, maka hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Selain itu, jika ada indikasi nepotisme atau penyalahgunaan wewenang, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur soal penyalahgunaan jabatan dalam pengangkatan pegawai.
Dampak dari kasus ini juga berpotensi besar terhadap stabilitas pendidikan di Desa Gita. Jika ketidakpuasan ini tidak segera ditangani secara transparan oleh pihak berwenang, maka bukan hanya kredibilitas seleksi P3K yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di daerah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah SD Gita dan Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan masyarakat.
Penulis: Iber Roem
