JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Labuha – Sektor pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, tengah menghadapi berbagai tantangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penempatan guru, sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah sekolah, guru, dan siswa menjelang Pilkada 2024.
Kepala Satgas Direktorat Korsub Wilayah V KPK, Abdul Haris, meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menarik semua tenaga guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah swasta.
“Di Permendagri tahun ini, itu guru-guru harus ditarik semua. Kan penilaian yang sekarang sistem per tiga bulan, kalau gurunya di swasta, siapa yang nilai,” ujar Haris dikutip dari Tribunternate, Senin (14/10/2024), usai rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan.
Haris menegaskan bahwa penarikan tenaga guru ASN dari sekolah swasta bukan perintah KPK, melainkan amanat peraturan.
Ia bahkan mengancam akan meminta Bupati mengganti Plt Kepala Dinas Pendidikan, Siti Khotijah, jika aturan ini tidak dipatuhi.
“Kalau nggak mau, ya ganti aja Kepala Dinasnya. Berarti Kepala Dinas nggak layak. Diperintah kok nggak mau,” tegasnya.
Sementara itu, data BPS Halmahera Selatan tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis dalam sektor pendidikan.
Jumlah sekolah dasar menurun dari 291 pada tahun 2022/2023 menjadi 274 pada tahun 2023/2024. Jumlah guru SD juga turun dari 2.103 menjadi 1.809 guru, sedangkan jumlah siswa SD berkurang dari 30.931 menjadi 27.663 siswa.
Tren serupa juga terjadi di tingkat SMP. Jumlah sekolah berkurang dari 120 menjadi 118, jumlah guru turun dari 1.121 menjadi 995, dan jumlah siswa menurun dari 11.582 menjadi 10.864.
Data tersebut diungkapkan Maulana MPM Djamal Syah, SH., MH., seorang pemerhati pendidikan, ia menyayangkan kurangnya perhatian terhadap isu pendidikan jelang Pilkada serentak 2024 di Halmahera Selatan.
“Para calon kepala daerah lebih banyak membahas rencana infrastruktur dan ekonomi, padahal pendidikan sebagai pondasi pembangunan manusia sering kali diabaikan,” ujar Maulana, Kamis (10/10/2024).
Ia menambahkan bahwa penurunan kualitas pendidikan ini bisa berdampak langsung pada masa depan generasi muda dan pembangunan daerah Halmahera Selatan.
