JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
Oleh: Maulana MPM Djamal Syah, SH.,MH. Pemerhati Pendidikan
JNewstv.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 tengah berlangsung di Halmahera Selatan, di mana empat pasangan calon kepala daerah berkompetisi untuk merebut simpati masyarakat.
Dalam suasana kampanye yang semakin memanas, isu-isu strategis seperti pembangunan infrastruktur menjadi topik hangat.
Namun, satu hal penting yang tampaknya luput dari perhatian publik adalah masalah serius dalam sektor pendidikan, sebagaimana tercermin dalam data BPS Halmahera Selaltan dalam angka tahun 2024.
Penurunan Pendidikan, Alarm bagi Masa Depan Halmahera Selatan
Menurut data BPS, Halmahera Selatan mengalami penurunan signifikan dalam jumlah sekolah, guru, dan siswa, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Jumlah sekolah dasar yang sebelumnya 291 pada tahun 2022/2023 turun menjadi 274 pada tahun 2023/2024.
Penurunan jumlah guru juga signifikan, dari 2.103 guru menjadi 1.809 guru dalam periode yang sama.
Jumlah siswa di SD pun turun drastis dari 30.931 menjadi 27.663. Di tingkat SMP, situasi serupa terjadi.
Jumlah sekolah menurun dari 120 menjadi 118, jumlah guru berkurang dari 1.121 menjadi 995, dan jumlah siswa turun dari 11.582 menjadi 10.864.
Penurunan ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, ini adalah gambaran nyata dari tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Halmahera Selatan.
Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas dapat berdampak langsung pada masa depan generasi muda dan pembangunan daerah.
Kurangnya Perhatian Terhadap Pendidikan dalam Kampanye Pilkada
Ironisnya, dalam kampanye politik yang tengah berlangsung, isu pendidikan tampaknya belum menjadi sorotan utama.
Para calon kepala daerah lebih banyak membahas rencana infrastruktur dan ekonomi, yang tentu saja penting, namun pendidikan sebagai pondasi pembangunan manusia sering kali diabaikan.
Dalam kondisi pendidikan yang merosot ini, ada kebutuhan mendesak agar isu pendidikan menjadi prioritas dalam visi dan misi para calon.
Para calon kepala daerah perlu menyadari bahwa tanpa perbaikan kualitas pendidikan, target-target pembangunan ekonomi dan sosial lainnya akan sulit tercapai.
Pendidikan yang baik adalah landasan bagi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Minimnya Informasi Publik, Dimana Transparansi Pemerintah?
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tampaknya belum cukup transparan dalam memberikan informasi publik terkait kondisi pendidikan di Halmahera Selatan.
Data mengenai penurunan jumlah sekolah, guru, dan siswa seharusnya menjadi bahan refleksi bagi semua pihak, namun sayangnya, kurangnya informasi yang disampaikan kepada publik membuat masyarakat tidak sepenuhnya sadar akan masalah ini.
Minimnya informasi publik dari pemerintah daerah terkait pendidikan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Seharusnya, informasi ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Harapan di Tengah Pilkada, Pendidikan Sebagai Prioritas
Pilkada serentak ini seharusnya menjadi momentum bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Masyarakat harus diberi jaminan bahwa masalah pendidikan ini akan diatasi dengan serius.
Para calon kepala daerah harus memiliki program nyata untuk meningkatkan jumlah dan kualitas guru, memperbaiki infrastruktur sekolah, serta memastikan bahwa setiap anak di Halmahera Selatan memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas.
Selain itu, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi juga harus menjadi prioritas.
Pemerintah daerah perlu menyediakan data yang lebih lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga setiap warga Halmahera Selatan dapat memahami kondisi nyata di sektor pendidikan dan ikut serta dalam proses perbaikan.
Pendidikan Adalah Kunci Masa Depan
Penurunan kualitas pendidikan di Halmahera Selatan yang tercermin dari data BPS harus menjadi alarm bagi semua pihak, terutama dalam konteks Pilkada 2024.
Para calon kepala daerah harus menunjukkan komitmen yang nyata untuk mengatasi masalah ini dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus lebih transparan dalam memberikan informasi kepada publik, agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam perbaikan sektor pendidikan.
Masa depan Halmahera Selatan ada di tangan generasi muda, dan tanpa pendidikan yang baik, masa depan itu akan terancam.
Hemat penulis, Pilkada kali ini harus menjadi titik balik untuk menjadikan pendidikan sebagai motor utama pembangunan daerah.
