JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | JAKARTA
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyoalkan keseriusan Kementerian Ketenagakerjaan dan BUMN terkait penerimaan tenaga kerja disabilitas, menyusul MoU Kemenaker-BUMN merealisasikan UU nomor 8 tahun 2016. Hal ini dikatakan oleh ketua PPDI, Gufroni kepada media. (25/07/2020)
Gufroni mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi nota kesepahaman itu, namun memang ganjalannya adalah ketiadaan aturan turunan seperti peraturan pemerintah (PP), Presiden (Perpres) hingga tingkat kedinasan tingkat kota/kabupaten, untuk merealisasikan sanksi bagi perusahaan (swasta) yang melanggar. ” Padahal, UU 8/2016 yang mewajibkan 2% penerimaan tenaga kerja disabilitas oleh institusi pemerintah dan swasta sudah empat (4) tahun disahkan. Selama itu banyak kalangan disabilitas sulit diterima bekerja.
Adhika dan Ichsan Kamil, sarjana Strata-1penyandang tunarungu, misalnya, mengungkapkan kegundahannya karena ratusan surat lamaran kerjanya diabaikan manajemen perusahaan bersangkutan. “Teman saya, bahkan, sudah ikut prosesi screening kerja administratif, tetapi ditolak saat diketahui tunarungu,” ujar ichsan, yang juga ketua Gerakan untuk Kesejahteran Tunarungu Indonesia (Gerkatin) di Kota Depok.
Menanggapi itu, Menaker Ida Fauziyah, mengakui belum bisa memberi sanksi bagi perusahaan swasta yang mengabaikan UU 8/2016 termasuk kepada dinas terkait kecuali sebatas evaluasi MoU Kemenaker-BUMN. “Hasil evaluasi itu nanti akan ditindaklanjuti,” ujar kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu usai MoU Kemenaker-BUMN di Kemenaker.
Sementara Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di antaranya membebaskan swasta dari sanksi pelanggaran, rekrut pekerja dari perusahaan outsourcing, dan memberi upah sesuai beban kerja karyawan dengan tanpa harus membayar cuti haid, hamil dan melahirkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 mencatat 289.407 penyandang disabilitas pengangguran terbuka dari jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas yang 20,98 juta dengan angkatan kerjanya 10,19 juta di antara 9,91 juta pekerja disabilitas. (Harun /red )
