JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | JAKARTA. Program Gerakan Berkeadilan, Berdagang Sesuai Aturan Agama (Gebrakan Bersama) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan semakin terinovasi berinovasi untuk memperluas jangkauan metrologi legal dengan sasaran jasa ekspedisi pelabuhan.Hal ini dikatakan oleh Direktur Metrologi Ditjen PKTN Kemendag, Rusmin Amin bersama Tim Kreatif Ditmet, usai Webinar dengan Bupati Tanah Laut, H. Sukamta. (18/09/2020)
Rusmin Amin mengakui semakin termotivasi berinovasi dengan program Gerakan Berkeadilan, Berdagang Sesuai Aturan Agama (Gebrakan Bersama) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
“Walaupun pelayanan tera baru mulai Januari 2020, program Gebrakan Bersama Pemkab Tanah Laut memotivasi kami terus berinovasi bahkan memperluas jangkauan metrologi legal dengan sasaran jasa ekspedisi pelabuhan,” ujarnya.
Direktur Rusmin mengakui UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal membutuhkan sosialisasi intensif mengajak masyarakat berperilaku tertib termasuk dalam pemakaian alat ukur & timbangan.
Sementara Bupati H.Sukamta mengungkapkan program Gebrakan Bersama untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran melalui pelayanan tera & tera ulang berkelanjutan termasuk edukasi & sosialisasi.
“Pemkab Tanah Laut menggandeng Majelis Ulama Indonesia & Forum Kerukunan Umat Beragama untuk ikut membantu mengedukasi masyarakat tidak hanya konsumen tetapi juga para pedagang,” ucap Bupati Sukamta.
Pasar Tertib Ukur Di tempat terpisah Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Anggrijono, menjelaskan tertib ukur bisa dilaksanakan untuk daerah & pasar dalam mendorong iklim perdagangan domestik karena adanya kepercayaan masyarakat.
“Alhamdulillah, sejak dicanangkan 2010 & reward yang diberikan Menteri Perdagangan bisa memperkuat motivasi kepala daerah bersama stakeholder lain untuk melaksanakan tertib ukur,” ujar Dirjen Veri.
Dirjen Veri juga menerangkan Kemendag mencatat sepanjang 2010-2019 telah membentuk 54 daerah tertib ukur (DTU) atau sekitar 10,5% dari kabupaten/kota. ” Sedangkan pasar tertib ukur (PTU) terbentuk 1.621 pasar di 34 provinsi atau sekitar 9,99% daerah 16.213 pasar di Indonesia. (Harun)
