JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
Oleh: Maulana MPM Djamal Syah
JNewstv.com – Dalam kontestasi Pilkada, penggunaan tagline ‘santun’ kerap menjadi strategi populer untuk menarik simpati pemilih.
Tagline ini, dengan segala kesan positifnya, dihadirkan sebagai simbol moralitas dan etika tinggi dari kandidat yang bersangkutan.
Namun, ketika dicermati lebih dalam, muncul pertanyaan kritis: apakah kesantunan ini benar-benar mencerminkan kompetensi dan integritas yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, atau sekadar alat untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial?
Dalam teori komunikasi politik, pengendalian narasi adalah kunci untuk memenangkan opini publik.
Harold Lasswell, salah satu pelopor teori komunikasi politik, menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah tentang siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa.
Dengan menggunakan tagline ‘santun’, kandidat mencoba membentuk persepsi publik bahwa mereka memiliki karakter moral yang unggul.
Namun, di balik kesan ini, ada potensi pengalihan isu di mana perhatian publik sengaja dialihkan dari masalah-masalah krusial seperti korupsi, pelayanan publik yang buruk, atau masalah ekonomi yang lebih mendesak atau ketidaktegasan dalam memipin.
Tagline ‘santun’ bisa jadi merupakan strategi untuk menyederhanakan kampanye dan memusatkan perhatian publik pada aspek yang lebih emosional dan aman.
Dengan begitu, kandidat dapat menghindari diskusi mendalam tentang topik-topik yang berpotensi merugikan citra mereka.
Namun, efek jangka panjang dari strategi ini bisa merugikan jika pemilih merasa dimanipulasi dan melihat bahwa isu-isu penting sedang diabaikan atau disembunyikan.
Selain dari perspektif komunikasi politik, kritik terhadap penggunaan tagline ‘santun’ juga dapat dilihat dari sudut pandang teori-teori klasik mengenai kepemimpinan.
Aristoteles, dalam Nicomachean Ethics, menekankan pentingnya phronesis atau kebijaksanaan praktis dalam kepemimpinan.
Seorang pemimpin yang baik, menurut Aristoteles, harus mampu membuat keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada kebaikan publik.
Jika kesantunan digunakan untuk menutupi kekurangan dalam kompetensi atau integritas, maka hal ini bertentangan dengan ideal Aristoteles tentang kepemimpinan yang baik.
Jean-Jacques Rousseau, dengan teorinya tentang kehendak umum, juga memberikan kritik yang relevan terhadap eksploitasi kesantunan ini.
Rousseau menekankan bahwa pemimpin harus selalu bertindak sesuai dengan kehendak umum rakyat, yang berarti bahwa program kerja dan kebijakan mereka harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar membangun citra yang menyenangkan tetapi hampa dari kebijakan yang nyata.
Pemimpin yang menggunakan kesantunan sebagai tameng untuk menutupi kekurangan mereka dalam hal kompetensi dan integritas dianggap tidak jujur dan tidak layak untuk memimpin.
Penggunaan tagline ‘santun’ dalam kampanye Pilkada memang dapat menciptakan citra positif yang menarik bagi pemilih.
Namun, ketika kesantunan ini dieksploitasi tanpa substansi nyata di baliknya, hal ini dapat menjadi strategi yang merugikan dalam jangka panjang.
Pemimpin yang hanya berfokus pada pencitraan tanpa memberikan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi masyarakat, pada akhirnya akan gagal memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik.
Hemat penulis, Sebagai pemilih, kita harus kritis dalam menilai apakah kesantunan yang diusung oleh seorang kandidat benar-benar mencerminkan kompetensi dan integritas yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, atau sekadar menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak.
