JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Labuha – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Kadri La Etje, mengungkapkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel sangat rendah.
Hal ini menyebabkan Halsel menjadi salah satu yang mendapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk Monitoring Center for Prevention (MCP), Halmahera Selatan saat ini berada pada posisi 29%. Kalau 29%, masuk ke bulan ke-10 (Oktober) ini, tentu sangat rendah sekali,” ungkap Kadri kepada wartawan usai menggelar Deklarasi Netralitas para Kepala Desa Zona Bacan, Jumat (27/9/2024).
Kadri menegaskan bahwa rendahnya nilai MCP menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan.
“Jadi kalau MCP rendah, berarti kinerja pemerintahan itu buruk. Karena MCP itu meminta kinerja secara komprehensif, mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, hingga aset di kabupaten sampai tingkat desa,” jelasnya.
Menghadapi situasi ini, Pjs Bupati berencana menggenjot seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja ekstra keras.
Tujuannya agar Halsel bisa lepas dari keterpurukan dan meningkatkan nilai MCP pada tahun 2024.
“Dalam waktu kurang lebih 12 hari ke depan, KPK akan melakukan supervisi MCP. Maka, ini menjadi kerja ekstra. Kerja saya yang luar biasa bersama Sekda dan semua Pimpinan OPD,” tegasnya.
Kadri juga akan melakukan pengecekan MCP hingga tingkat desa. Ia berjanji akan segera membedah seluruh administrasi, mengkaji, memperbaiki, dan mengimplementasikannya.
“Yang saya takutkan, mereka tidak tulis apa yang mereka kerjakan dan tulis apa yang mereka tidak kerjakan,” tambahnya.
Dengan upaya ini, Kadri berharap dalam waktu minimal 10 hari ke depan, nilai MCP Halsel bisa segera naik.
Langkah ini juga menjadi persiapan menghadapi rencana supervisi KPK yang akan dilaksanakan pada 13-14 Oktober mendatang.
