Home / Berita / Wakil Ketua Hayun Maneke Jawab Sikap Aswar Salim Dan Usman Tigedo

Wakil Ketua Hayun Maneke Jawab Sikap Aswar Salim Dan Usman Tigedo

JNewstv. com | Halteng

Menanggapi pernyataan anggota BANGGAR Aswar Salim dan Usman Tigedo terkait dengan surat Bupati Halmahera Tengah(Halteng) Ke DPRD  tentang permintaan penyesuaian pendapatan dan belanja pada APBD 2022 itu adalah hal yang biasa dan merupakan bukti bahwa Pemkab Halteng beritikad baik dan sesuai aturan dengan secara resmi dan terbuka menyurati DPRD untuk meminta persetujuan lembaga DPRD atas permintaan tersebut . Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halteng, Hayun Maneke kepada media.(18/01/22)

Hayuj Maneke mengatakan bahwa permintaan dari Pemkab tersebut pada prinsipnya merupakan sebuah hal yang biasa dalam proses dinamika kebijakan politik anggaran yang melekat pada dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. ” Jadi pemerintah daerah bukan dalam rangka meminta DPRD untuk merubah APBD, karena yang disampaikan oleh Pemkab adalah pengakuan pendapatan terhadap kurang bayar sekaligus proyeksi pendapatan hibah. Itu yang dimaksudkan dengan kebijakan politik anggaran sebelum APBD mendapatkan registrasi dari pemerintah provinsi,” cetusnya.

Hayun menjelaskan, DPRD memahami dan menghargai serta memberikan apresiasi atas niat baik dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat membiayai program pembangunan dalam rangka kepentingan kesejahteraan masyarakat kabupaten Halmahera Tengah.” Namun setelah melalui Rapat Banmus, Rapat Internal Banggar dan Rapat antara Banggar dengan TAPD diputuskan bahwa permintaan tersebut belum dapat diakomodir dengan alasan tahapan pembahasan sebagaimana diatur dalam ketentuan telah selesai,” ujarnya.

Terang dia, NPHD menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara Pemerintahan Daerah yang didalamnya kepala Daerah dan DPRD ( UU Nomor 23 2014). Sehingga kemudian pemerintah daerah menyampaikan surat kepada DPRD sebagai upaya bersama dengan para pihak dalam penandatanganan NPHD. ” Jadi keliru kalau DPRD menanyakan kepada Pemda apakah NPHD sudah ditandatangani atau belum,” tutur Hayun. (Kemal Swedya)

About Redaktur

Check Also

Tidak Hanya Dapat Jadwal Yang Pasti, Masyarakat Makin Rasakan Kecepatan Pengukuran Tanah

JNewstv.Com | Bengkulu – Kepastian jadwal dan kecepatan proses jadi manfaat yang dirasakan masyarakat saat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*

HUT Bhayangkara-74 Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Malut

Ucapan HUT BHAYANGKARA 74 Dari FPII