JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
Jailolo – JNewstv.com — Anggaran perjalanan dinas dalam kota pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 menjadi sorotan publik setelah ditemukan satu paket belanja dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini melalui dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2025, terdapat satu paket pengadaan perjalanan dinas dalam kota dengan nilai Rp1.748.150.000. Anggaran tersebut dijadwalkan untuk pelaksanaan kegiatan mulai Maret hingga Desember 2025, dengan kode paket 40502787 yang tercatat bersumber dari APBD Halmahera Barat.
Besarnya nilai anggaran perjalanan dinas dalam kota ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Angka yang mencapai Rp1,7 miliar untuk satu paket kegiatan dinilai tidak wajar dan berpotensi membuka ruang bagi penyimpangan anggaran.
“Nilai belanja perjalanan dinas dalam kota yang mencapai miliaran rupiah jelas tidak masuk akal dan patut didalami. Ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” ujar salah satu pegiat antikorupsi di Jailolo.
Temuan ini juga menguatkan desakan dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum dan LSM, agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum melakukan audit komprehensif. BPK sendiri pada tahun-tahun sebelumnya telah mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas pada sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Praktisi hukum menilai, jika dugaan ini benar, maka bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal pemerintah.
“Kasus seperti ini seharusnya menjadi peringatan agar Inspektorat Daerah segera turun melakukan audit internal. Transparansi dan akuntabilitas anggaran wajib ditegakkan,” tegas seorang praktisi hukum di Halbar.
Pengungkapan nilai anggaran jumbo dalam paket perjalanan dinas ini kembali menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana daerah.
Pemerhati anggaran daerah berharap Pemkab Halmahera Barat memberikan klarifikasi resmi untuk mencegah spekulasi liar yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
(Aldy)
