Aksi Demo di Kota Ternate Soroti Dugaan Raibnya Pajak PJU 27 Miliar dan Retribusi Sampah 1.2 Miliar

Ternate, Maluku Utara – Puluhan massa dari Persatuan Gerakan Anti Korupsi Malut menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin (16/11) kemarin, menuntut kejelasan atas dugaan penyimpangan dana publik yang mereka sebut sebagai kebijakan yang telah “mencekik” rakyat Kota Ternate. Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Jualan Hi Latif, ini menyasar empat titik krusial: Kantor Perumda Ake Gaale, Kantor Wali Kota, Kantor PLN, dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Selasa (18/11/25)

Dengan membawa spanduk bertuliskan “Turunkan Harga Air, Desak Kejati Usut Retribusi Sampah, Dukung Kapolda Usut Pajak PJU”, massa mendesak aparat penegak hukum untuk serius mengusut tuntas dua persoalan utama: dugaan penyelewengan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) dan keanehan penarikan Retribusi Sampah oleh Perumda Ake Gaale.

Dalam orasinya, Jualan Hi Latif, menegaskan bahwa aksi ini adalah respons atas apa yang mereka nilai sebagai ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami hadir sebagai bentuk respon atas sejumlah kebijakan Pemkot Ternate yang dinilai telah ‘mencekik’ rakyat Kota Ternate,” tegas Jualan dari atas mobil pikap yang dilengkapi pengeras suara.

Massa menyoroti bahwa setiap bulan, sekitar 70.827 pelanggan PLN Ternate membayar Pajak PJU melalui tagihan listrik. Dana yang terkumpul tidak sedikit, diproyeksikan mencapai Rp 2,3 hingga Rp 2,4 miliar per bulan, atau sekitar Rp 27,6 miliar per tahun. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

“Fungsi lampu penerangan jalan umum adalah salah satunya mengurangi risiko kecelakaan, mencegah tindak kriminal, dan memungkinkan aktivitas ekonomi di malam hari. Tapi, dapat kita saksikan, sejumlah titik di kota Ternate saat ini tidak ada lampu penerangan jalan!” seru seorang orator disambut riuh massa.

Massa aksi secara tegas mendukung dan mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk mantan Kepala BP2RD Kota Ternate, Saudara Jufri Ali, terkait pengelolaan dana PJU tahun 2024-2025 yang saat ini telah resmi diusut oleh Polda Malut

Selain PJU, isu retribusi sampah menjadi perhatian serius. Persatuan Gerakan Anti Korupsi Malut mempertanyakan kebijakan Pemkot yang mengalihkan pembayaran retribusi sampah ke Perumda Ake Gaale Ternate.

“Dugaan pengelolaan retribusi sampah juga mencuat. Pembayaran retribusi sampah sebesar Rp 10.000 per pelanggan setiap bulan dialihkan ke Perumda Ake Gaale. Kami menduga kuat kebijakan tersebut tidak memiliki dasar ketentuan Peraturan yang jelas!” ujar Jualan Hi Latif.

Yang lebih mencengangkan, retribusi sampah sebesar Rp 10.000 per pelanggan (dengan kurang lebih 35.000 pelanggan) yang telah disetor warga tersebut diduga kuat pihak Perumda Ake Gaale Ternate tidak menyetor ke Kas Daerah.

“Bahkan, dana tersebut hingga saat ini menjadi utang sebesar Rp 1,2 Miliar! Ini adalah bentuk pelanggaran hukum,” kecam orator lainnya.

Massa pun mendesak keras Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera menelusuri dana retribusi sampah tersebut dan meminta Kejati serta Polda Maluku Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Ternate selaku kuasa pemilik modal dan Direktur Utama Perumda Ake Gaale Ternate.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.35 WIT ini berakhir pada pukul 12.00 WIT dalam keadaan aman dan kondusif. Aksi ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kota Ternate dan Perumda Ake Gaale untuk segera mengambil langkah antisipatif dan memberikan transparansi penuh atas isu yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat ini. Tim/red