JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
BOGOR – JNewstv.com. — Komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat tata kelola wilayah perbatasan kembali ditegaskan melalui kehadiran Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si., pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025. Agenda nasional yang melibatkan para pemimpin daerah perbatasan itu berlangsung pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Ikram menegaskan bahwa keikutsertaan Halteng merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan di wilayah perbatasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa langkah ini penting mengingat Halmahera Tengah merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang memiliki posisi strategis pada jalur perbatasan.
Rakorendal tahun ini dihadiri 18 gubernur dari daerah perbatasan, sejumlah bupati dan wali kota, serta berbagai kementerian dan lembaga. Keterlibatan beragam pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan batas negara kini menjadi isu prioritas nasional.
Acara resmi dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, juga tampak hadir mewakili unsur teknis pengelolaan perbatasan.
Forum ini berfokus pada penyesuaian arah pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029, sejalan dengan amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara. Melalui diskusi terarah, pemerintah menekankan perlunya penguatan aspek politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, hingga ekonomi di seluruh kawasan perbatasan.
Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan visi pengelolaan perbatasan 2025–2029, yakni “terwujudnya kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta ekonomi berkelanjutan yang bertumpu pada potensi lokal.”
Visi tersebut dijabarkan dalam berbagai langkah strategis, antara lain penguatan sistem pengawasan lintas batas, peningkatan kapasitas kawasan melalui penataan ruang, pembangunan potensi unggulan lokal, dan perbaikan tata kelola kelembagaan. Upaya ini menjadi kerangka dasar untuk memperkuat kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara.
Selain itu, Tito juga menekankan bahwa “pentingnya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi wilayah tertinggal.”
BNPP berharap Rakorendal 2025 dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret dan terukur guna mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh dan sejahtera serta memperkokoh posisi Indonesia di wilayah terluar NKRI.
Ilham Husen
