JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Ternate.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) untuk memperkuat koordinasi antar daerah dan lembaga anggota TPID. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2020 dengan mengusung tema “Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Digitalisaisi Pertanian”.
Rakorwil virtual dihadiri oleh sepuluh Kepala Daerah Provinsi Wilayah Sulampua, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Maluku, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, dan Asisten Bagian Ekonomi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutan pembuka Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan pentingnya kolaborasi instansi untuk meningkatkan ekonomi antar daerah dan mengurangi disparitas harga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut TPID Sulampua perlu mengantisipasi keterbatasan pasokan pangan dan potensi kenaikan harga pangan melalui pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD), Pemanfaatan Teknologi Pertanian, dan mendorong implementasi pasar induk beras.
Semua Provinsi di Sulampua mengalami inflasi yang rendah. Beberapa komoditas persisten sebagai penyumbang inflasi, yakni ikan bandeng, ikan layang, beras, daging, dan ayam ras. Secara spasial, surplus komoditas di daerah tidak selalu disertai dengan harga yang rendah. Hal tersebut menggambarkan mekanisme dan distribusi perdagangan yang kurang efisien, serta ketidakcukupan data dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi.
Rakorwil TPID se-Sulampua diharapkan mampu mengurai permasalahan tersebut melalui KAD dan digitalisasi pertanian.Dengan dipandu oleh Dr. Agus Salim dari Unhas, Rakorwil TPID Sulampua melaksanakan diskusi panel dengan topik dan narasumber sebagai berikut :
1. Perkembangan terkini, risiko, dan outlook inflasi oleh Noor Yudanto – Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia,
2. Strategi pengendalian inflasi nasional dan implementasi di daerah oleh Dr. Iskandar Simorangkir, SE MA – Deputi Kemenko Bidang Perekonomian dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat,
3. Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan: Stabilitas harga pangan Sulampua oleh
Prof. Bustanul Arifin, dan
4. Implementasi Digitalisasi Pertanian: Inovasi untuk peningkatan produktivitas pertanian oleh CEO Habibi Garden.
Dalam kesempatan pemberian tanggapan, Gubernur Maluku Utara, K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc. menekankan pentingnya upaya untuk menjaga kecukupan pangan dan stabilitas harga.Untuk itu Pemprov Maluku Utara mencanangkan gerakan menanam tanaman pangan di pekarangan, lingkungan sekitar, dan beberapa lokasi khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kecukupan pangan. Disamping itu, Pemprov memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi buah lokal dan produk lokal lainnya.
Inflasi tahunan Maluku Utara pada Mei 2020 tercatat sebesar 2,01%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,19%.Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di Maluku Utara sebagai konsekuensi dari tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan dan bahan pokok yang 90% dipasok dari luar provinsi, terutama Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sementara permintaan meningkat sejalan pertambahan jumlah penduduk dan pengembangan kawasan industri baru di Maluku Utara. Untuk itu, Pemprov Maluku Utara mendukung dilakukan KAD untuk saling bertukar informasi dalam menjaga kestabilan harga.
Rakorwil TPID Sulampua menyepakati perlunya mengimplementasi KAD dan pemanfaatan teknologi dengan memperhatikan beberapa poin mendasar, antara lain:
1. Ketersediaan data persebaran pasokan kebutuhan bahan pokok antar wilayah dan antar waktu untuk menyusun neraca pangan daerah,
2. Ketersediaan infrastruktur dan konektivitas untk menunjang perdagangan antar daerah
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanian dan perikanan untuk peningkatan produktivitas, dan
4. Inisiasi pembentukan dan penguatan BUMD sebagai aggregator dan katalisator dalam pelaksanaan KAD.
Untuk mendukung implementasi strategi tersebut diperlukan pembentukan working group akselerasi KAD dan pemanfaatan teknologi pertanian di tingkat provinsi wilayah Sulampua. (Humas BI Malut/Rey)
