JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
HALTENG, JNewstv.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Weda Tengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati Halmahera Tengah Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si memaparkan secara langsung dokumen RDTR Weda Tengah yang menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan dasar hukum penataan ruang di wilayah tersebut. Pemaparan Bupati kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanggapan dari kementerian serta lembaga terkait terhadap substansi rancangan peraturan tersebut.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Halmahera Tengah Zulkifli Hi. Bayan, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
Dalam paparannya, Bupati Ikram Sangadji menyampaikan sejumlah hal strategis terkait substansi utama Ranperkada RDTR Weda Tengah. Ia menekankan bahwa Desa Waibulan dan Desa Sawai yang termasuk dalam kawasan lingkar tambang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kawasan Weda Tengah merupakan salah satu simpul pertumbuhan ekonomi baru di Halmahera Tengah. Oleh sebab itu, penataan ruang di kawasan ini harus cerdas, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta investasi berkelanjutan,” ujar Bupati Ikram dalam rapat tersebut.
Bupati menambahkan, struktur ruang dan pola ruang dalam RDTR harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kegiatan industri, permukiman, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari nilai investasi, tetapi juga dari kualitas ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan ekologi di sekitarnya.
“Kita ingin RDTR ini menjadi instrumen yang menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Setiap pembangunan harus tetap dalam koridor fungsi ruang yang diatur dan diawasi,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Daerah Halmahera Tengah berkomitmen menjalankan kebijakan penataan ruang untuk mempercepat proses perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini termasuk percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta instrumen pengendalian lain agar setiap pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
Bupati Ikram juga menyampaikan komitmen Pemda untuk segera mengintegrasikan RDTR Weda Tengah ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) setelah Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati tentang RDTR tersebut resmi diterbitkan.
“Integrasi RDTR ke OSS merupakan wujud reformasi tata kelola ruang yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan di Halmahera Tengah akan terarah dan memiliki dasar hukum yang jelas,” tambahnya.
Rapat koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan RDTR yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Selain itu, kegiatan ini menjadi langkah strategis menuju pembangunan kawasan Weda Tengah yang tertata, berdaya saing, dan berkelanjutan.
(Ilham Husen)
