JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Malut. Sofifi. TeropongMalut — Paska Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melakukan razia untuk penindakan, pengeledahan, penyegelan, rumah dinas gubernur Maluku Utara di Ternate beralamat Jln. Ahmad Yani Tanah Raja kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, hingga OTT di Hotel Bidakara Jakarta Selatan dan penangkapan di Ternate sejak Senin 18 Desember 2023 kemarin dan keesokan harinya KPK kembali membawa sejumlah OPD dilingkup pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara yang di bawah ke Jakarta untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut oleh penyedik KPK, hingga penetapan tersangka. Rabu, 20 Desember 2023.
Terlihat aktifitas di kantor Gubernur Malut terpantau hadir wakil Gubernur Malut M. Al Yasin bersama Sekprov Samsuddin Abdul Kadir, dengan beberapa pegawai, termasuk Kabag. Humas Rahwan K. Suamba dan mantan Kepala Biro PBJ/ULP, Kadri La Etje, namun kantor masih terlihat sepi di beberapa bagian ruangan kerja, termasuk ruangan Dinas PM dan PTSP tanpa kehadiran pimpinannya Bambang Hermawan. 21 Desember 2023.
Diketahui malam harinya pukul 20.00 WIT. Masih berlanjut KPK kembali menggeledah salah satu rumah di kelurahan Tanah tinggi barat, Kota Ternate Tengah dan berdasarkan keterangan ketua RT.09 milik seorang anggota Polisi berinisial Bripda W bertugas sebagai ajudan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Awak media kembali mencoba mengkonfirmasi sejumlah pimpinan OPD Pemprov Maluku Utara seperti kepala rumah sakit, kadinsos, kadis pertanian, kadis perikanan dan kelautan, dan kadis PMD, termasuk sekda propinsi Maluku Utara bahkan yang lainnya, namun nomor kontak seluler maupun via chat WhatsApp sedang non aktif.
Hal ini menjadi dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia masih melakukan pengincaran kepada oknum-oknum koruptor lainnya yang berhubungan erat dengan gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba bersama pimpinan partai maupun sejumlah anggota DPRD propinsi Maluku Utara, KPK bakal incar dan tuntaskan sejumlah kasus berindikasi korupsi yang mandek di kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara yang menjadi sasaran bidik KPK. (Ts/red)
