JNewstv.com | Jakarta
Direktur eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa mempertanyakan pertanggungjawaban akurasi pendataan, sinkronisasi jumlah penerima bantuan dengan donasi yang disalurkan, hingga bentuk publikasi laporan keuangan secara transparan.Pasalnya transparansi dana saluran Diaspora Peduli yang mengumpulkan bantuan dana 50 dolar AS/pekerja migran untuk korban PHK/dirumahkan di Indonesia yang akan disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan & swasta belum jelas. (22/05/2020)
Gabriel Goa mengatakan bahwa alasannya, dana-dana bantuan terkait pekerja/buruh dipastikan banyak bermunculan tokoh-tokoh pahlawan sehingga patut dipertanyakan motivasinya. Bandingkan, katanya, ketika pekerja/buruh bermasalah apalagi pekerja migran tewas dianiaya majikan misalnya diyakini banyak yang lepas tangan. “Itu pengalaman saya selama ini. Jadi, program Diaspora Care itu pun bisa bernasib sama sehingga butuh diawasi bersama,” ungkapnya.
Diaspora Peduli
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar, disaksikan Menaker Ida Fauziyah, menandatangani kerjasama dengan Bank BNI 1946 dan PT Cibermantra Perkasa Sumberarta, untuk menyalurkan donasi para diaspora sebanyak 50 dolar AS setara Rp 780.000/bulan bagi seorang korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Kerjasama disaksikan Ketua Dewan Pengawas Indonesian Diaspora Network Global, Doni Patti Djalal, dilakukan di gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (18/5/2020).
Target penerima program Diaspora Peduli ini di atas 5.000 orang di tanah air, yang ditransfer langsung kepada keluarga pekerja korban PHK/dirumahkan terdampak pandemi Qif-19. Kemenaker mencatat 6 juta diaspora Indonesia di banyak negara.
Catatan Kemenaker menyebut per 1 Mei 2020 pekerja/buruh kena PHK/dirumahkan kisaran 3 jutaan terdiri 1.032.960 pekerja formal dirumahkan plus PHK 375.165 orang dan 314.833 pekerja informal, sisanya tahap validasi.
Sementara Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia diketuai Rosan Roeslani mengungkap kisaran 6 juta pekerja terdiri 10% PHK & dirumahkan 90%.
Namun begitu Bappenas telah menghitung kisaran 2 juta sampai 3,7 juta warga kena PHK & dirumahkan terdampak Covid-19. “Fenomena itu menambah jumlah pengangguran 4,22 juta orang atau dalam outlook tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2020 kisaran 7,8% hingga 8,5% sebagai barisan baru orang miskin akibat kehilangan pekerjaan,” ujar Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Kamis (14/5). (Harun/red)
JNewstv.com Berita Fakta & Realita