JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | JAKARTA
Gabriel Goa, ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi supervisi mendongkrak kinerja Kementerian Ketenagakerjaan & Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Mudah-mudahan Perpres 22/2021 mampu membangkitkan kinerja Kemenaker pimpinan ibu Ida Fauziyah & BP2MI dibawah komando bapak Benny Rhamdani,” ujar Gabriel Padma, dalam keterangan tertulis dilihat Senin (31/1/2022). “Supervisi Presiden Jokowi itu untuk meminimalisir ego sektoral lembaga pemerintah.”
Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2021 itu, dia menjelaskan, terkait gugus tugas tindak pidana perdagangan orang sebagai turunan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Aturan ini akan disinkronkan dengan Perpres Rencana Aksi Nasional Gugus Tugas Pencegahan & Penangangan TPPO serta Perpres Realisasi Restitusi bagi Korban TPPO. “Seharusnya itu segera disosialisasikan untuk dibuat peraturan kepala daerah.”
Karena kalau tidak, katanya, para pekerja migran sebagai Pahlawan Devisa mulai sebagai calon hingga pasca (alumni) terus menjadi korban TPPO lantaran berlanjutnya pemberangkatan ilegal bersebab kurangnya fasilitasi negara baik melalui jalur Timur (Nunukan), jalur Tengah (Entikong) sampai jalur Barat (Kepri, Riau, Sumut, dan Nangroe Aceh Darussalam). Termasuk kepulangan dipaksa karena menjadi korban kriminalisasi majikan hingga meninggal, sementara yang selamat seringkali “diperah” sesaat tiba di Indonesia.
Catatan Pilu
Catatan kepiluan pekerja migran terus berlanjut. Yayasan Unit Informasi Layanan Sosial (YUILS) mengungkap sepanjang 2021 hingga awal 2022 sedikitnya 150 warga Kecamatan Kebonpedes, Sukabumi, Jawa Barat, eks pekerja migran, mengalami Orang Dengan Gangguan Jiwa.
“Kami hanya melayani 70 ODGJ, dari data 150 orang, saja karena usia produktif atau sampai 45 tahun,” ujar Ojang Sopandi, ketua YUILS ODGJ setempat, kepada media, Jumat (28/1). Di antara penyebabnya seringkali dianiaya ataupun perilaku tidak menyenangkan oleh majikan.
Kepiluan itu menambah panjang catatan Sang Pahlawan Devisa. Kematian Adelina Sau asal NTT, pada 2018, juga Ruri asal Indramayu (2020), di antara 105 TKI asal NTT meninggal plus 18 TKI asal Sampang, Madura, sepanjang 2018. Disusul data Kantor Berita AFP melaporkan 2,5 juta TKI bekerja di Malaysia, banyak yang merantau secara ilegal di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga konstruksi. Sekitar 400.000 TKI perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.
Sementara kepala BP2MI, Benny Rhamdani, pernah mengungkap kebutuhan anggaran lebih besar melaksanakan UU 18/2017. “Jujur kami harus mengemis ke CSR (company social Responsibilities) untuk dapat anggaran pemberdayaan. Jadi kami minta kepada DPR RI untuk bisa menyetujui adanya anggaran pemberdayaan itu,” aku Benny saat RDP Komisi IX, Rabu (2/6/2021). BP2MI hanya Rp 322 milyar APBN 2020-2021, katanya, terkecil di antara BNN yang Rp 1,6 trilyun, BNPB Rp 700 milyar, dan BNPT yang 516 milyar. (Nanda/Red)
