JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewsTv.com, Halamahera Barat – Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat dalam menghadirkan investor di sektor pertambangan dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menuai kritik tajam dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo. GMKI menilai langkah tersebut dilakukan secara serampangan tanpa melalui sosialisasi dan kajian mendalam terhadap dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan.
Ketua GMKI Cabang Jailolo, Tiklas Babua, menegaskan bahwa kehadiran PT. TUB dan proyek panas bumi tidak akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, melainkan hanya keuntungan sesaat dengan risiko besar terhadap lingkungan. Ia menyoroti potensi pencemaran udara dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas dua sektor ini.
“Energi baru terbarukan seperti panas bumi tidak serta-merta menjamin lingkungan tetap aman. Human error dalam operasional perusahaan pasti terjadi. Contohnya di Ngada, Mataloko, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana eksplorasi panas bumi justru mencemari air tanah, persawahan, dan sungai warga. Jika aktivitas ini dilakukan di Halmahera Barat, apalagi di dekat permukiman, dampaknya akan sangat berbahaya,” ujarnya kepada awak media.
Lebih lanjut, Tiklas Babua juga menyoroti dampak negatif dari aktivitas PT. TUB di Loloda, yang dinilai berpotensi mencemari lingkungan. Menurutnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak bisa menjadi jaminan bahwa masyarakat akan terbebas dari dampak buruk eksplorasi dan eksploitasi tambang.
“Pemda seharusnya lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang lebih berkelanjutan, ketimbang menghadirkan investor yang hanya akan merusak lingkungan dan mengorbankan kehidupan masyarakat lokal,” tegasnya.
Selain itu, GMKI juga mengkritik DPRD Halmahera Barat yang dinilai tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, melainkan justru menjadi alat kepentingan investor dan pemerintah daerah. Tiklas Babua menyindir sikap DPRD yang dianggap lebih sibuk mendukung program investasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.
“DPRD seharusnya menjadi perpanjangan tangan rakyat, bukan menjadi ‘singa ompong’ yang malah menggadaikan sumber daya alam daerah. Kini mereka lebih mirip seperti ‘Taman Kanak-Kanak Dewan Perusak Rakyat Daerah’ yang tidak memikirkan masa depan anak cucu Halmahera Barat,” tutupnya.
Pernyataan GMKI ini semakin menguatkan desakan agar Pemda dan DPRD lebih transparan serta bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan investasi yang menyangkut lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
(Redaksi) Aldy Ngofangare
