JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv. com | Halsel
Harmain Rusli Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) kabupaten Halmahera Selatan (Hasel) menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak bernyali terhadap kebijakan dan keputusan yang kontroversial bupati Hi Usman Sidik dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) beberapa waktu lalu yang mengakibatkan adanya ketidak puasan masyarakat sehingga menimbulkan Demonstrasi, pembakaran dan atau Pengrusakan terjadi dimana-mana. (07/02/23)
Harmain Rusli mengatakan seharusnya DPRD Halsel sebagai sebuah lembaga atau Institusi yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah (eksekutif) jika dalam perkembangan kebijakan bupati yang terdapat ada kebijakan dan atau tndakan yang di anggap tak wajar.
” DPRD berkewajiban memanggil dan atau menyurati Pemerintah Daerah(Pemda) dalam hal ini bupati lewat hak Konstitusi DPRD yakni Hak Istimewa, Hak Interpelasi dan atau Hak Angket. Dengan maksud dan tujuan untuk memberikan atensi dan atau teguran sampai pada eksekusi keputusan bupati,” tegasnya.
Ia menerangkan bahwa hasil keputusan bupati melalui Team Penyelesaian Sengketa Pilkades dalam penyelesaian tersebut kontroversial.
” Hal tersebut harusnya menjadi atensi DPRD dan atau Intervensi dalam bentuk Hak yang disebutkan di atas, akan tetapi “MANIFESTO” Hak (Istimewa, Angket dan atau Interpelasi) DPRD Halsel saat ini terlihat tidak ada sama sekali, dan tak Bernyali,” akunya.
Terang Harmain, untuk memanifestasikan Hak dan atau tugas serta tanggung jawab dalam melihat situasi yang sangat mengancam Tatanan Sosial di Halmahera Selatan (Tidak Kondusif) pasca Putusan Pilkades dimaksud.
” Kurang lebih dua bulan kemarin amukan warga membludak, namun, lagi-lagi DPRD Halsel, selalu bermain-main atau mungkin sudah tidak ada nyali lagi untuk gunakan Hak Mereka. Sampai saat ini DPRD Halsel belum nenandatangani rekomendasi Pansus yang dibentuk Pasca Keputusan Pilkades atas dasar desakan dari warga yang melakukan tuntutan lewat Aksi Demonstrasi. (So ada Aksi Baru Dong Bentuk Pansus). Ini kan sulit untuk dibahas,” terangnya.
Tambah dia, perlu diketahui bahwa Rekomendasi Pansus DPR tentang hasil Pilkades baru-baru ini, belum juga ditandatangani. Sehingga ada kurang lebih 9 Desa belum juga mendapatkan hasil Rekomendasi Pansus oleh karena belum ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
“Hal ini sangatlah membingungkan publik Halsel, karena kami tidak tahu apa alasan nya sehingga proses penandatanganan Rekomendasi Pansus, belum juga ditandatangani Ketua DPRD Halmahera Selatan,” tuturnya.
Lanjutnya, akhirnya, dalam kesempatan ini pihaknya menanyakan kendalanya dimana sehingga Pimpinan DPRD Halmahera Selatan belum menandatangani rekomendasi Pansus tersebut.
” Olehnya itu kami meminta, DPRD Halsel agar seriusi konflik sosial imbas Pilkades beberapa waktu lalu, Karena lemahnya DPRD Halsel dari sisi Pengawasan. Kami juga meminta Kepada pihak Kepolisian (Polres) Kabupaten Halmahera Selatan, agar Mempertimbangkan Kejadian Pembakaran dan atau Pengrusakan, sehingga dilakukan penahanan terhadap beberapa warga yang pada prinsipnya itu hanyalah Imbas dari Pemilihan Kepala Desa (Tindak Pidana yang berbaur Politik) meskipun hanya Politik ditingkat Desa,” pintanya.
Katanya, masih banyak lagi masalah yang berujung pada proses Hukum (Tindak Pidana Murni) misalkan Penggunaan Ijazah Palsu (Pemalsuan Dokumen, Tindak Pidana Korupsi Dana Pilkades, yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat di Halmahera Selatan, Tindak Pidana Penyuapan serta Perbuatan Melawan Hukum lainnya yang masih tersebar dan merajalela di Bumi Saruma Kabupaten Halmahera Selatan.
” Kami meminta Kepada Bapak Hi Usman Sidik, Bupati Halmahera Selatan. Agar secepatnya mengambil sikap dengan tegas terhadap hasil Keputusan Pemilihan Kepala Desa, demi perbaikan (Tatanan Sosial) serta Keberlangsungan Pembangunan Infrastruktur, Pemulihan Ekonomi Rakyat dapat berjalan sesuai harapan.Sebab Dalam Konteks Perbaikan Pemerintahan dan kesejahteraan di Halmahera Selatan,” tutupnya. (RF/Red)
