JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Ternate – Malut
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional( Kanwil BPN) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (Rakor GTRA) Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Maluku Utara Melalui Integrasi Penataan, Pemanfaatan Aset dan Pemberdayaan Masyarakat”, bertempat di Gamalama Room, Sahid Bela Hotel, Ternate melalui tatap langsung dan video conference. Hal ini dikatakan Kepala kanwil (Kakanwil) BPN Malut, Abdul Azis kepada media.(23/05/22)
Kakanwil Abdul Azis mengatakan kegiatan Rakor GTRA ini merupakan tindak lanjut dari nawacita Presiden Jokowi yang ke 5, reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadian.
” Sesuai amanat presiden melalui perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Aset yang berisi: 1. Perihal: Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Reforma Agraria dan 2. Perihal: Optimalisasi Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah,” ucapnya.
Abdul Azis menjelaskan rapat koordinasi ini merupakan forum diskusi antara pemerintah daerah dan BPN, bukan semata-mata kegiatan milik BPN tetapi lintas sektor yang merupakan tanggung jawab bersama.
” Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap hasil dan aktualisasi Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dapat di tuangkan dalam musrenbang. Melalui kegiatan ini. Diharapkan adanya kesepahaman dan kesepakatan yang di tuangkan dalam berita acara,” ujar Kakanwil BPN Malut.
Sementara itu Asrul Gailea, S.E., MM selaku Asisten Pemerintahan Umum Setda Provinsi Maluku Utara mewakili Gubernur menerangkan bahwa sebagai bagian dari perubahan fundamental dalam bidang pertanahan, semoga dalam pelaksanaan Reforma Agraria dapat menghasilkan kesepahaman.
” Kegiatan ini melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah dan dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria,” terangnya.
Sedangkan wakil menteri (Wamen) ATR/BPN, Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M menuturkan bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA) di bidang pertambangan.
” Berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa Maluku Utara ditetapkan 2 Proyek Strategis Nasional yaitu Kawasan Industri Pulau Obi dan Kawasan Industri Weda Bay,” katanya.
Diharapkan hasil dari diskusi webinar ini akan memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka membangun kepercayaan di bidang pertanahan antar masyarakat, Pemerintah dan pelaku usaha.
” Harapannya Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria tidak hanya menjadi milestone bagi Maluku Utara tapi juga bagi Indonesia,” harap Wamen pada sesi dalam sambutan Wakil Menteri ATR/BPN dalam Webinar Road to Wakatobi.
Kegiatan Rakor GTRA ini di hadiri oleh
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional: Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III : Marsda TNI Samsul Rizal, S.IP., M.Tr (Han), Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Asrul Gailea, S.E., MM selaku Asisten Pemerintahan Umum Setda Provinsi Maluku Utara, Direktur Jenderal Penataan Agraria/Kementerian ATR/BPN : Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang diwakili oleh Johannes Siregar, SH., MH. Selaku Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara. Dan dihadiri juga oleh Forkopimda Maluku Utara Seperti Komando Resort Militer 152/Babullah yang diwakili oleh Kolonel Yusuf Setiaji Kasilog Kasrem 152/Babullah, Kepala Polisi Daerah Maluku Utara yang diwakili oleh Wakil Kepala Polisi Daerah Maluku Utara. (Red)
