Home / Hukum & Kriminal / Kejagung Didesak Evaluasi Kajati Malut

Kejagung Didesak Evaluasi Kajati Malut

FOTO : Aksi Orasi APPI di Kejagung Jakarta

Jakarta, Jnewstv.com – Suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum merupakan bagian dari problem NKRI saat ini, dimana hampir kalangan High Class atau kelompok elitis yang berstatus sebagai pemerintahan daerah seringkali semena-mena dalam menggunakan jabatanya, sepertihalnya dalam problem Bangsa saat ini yakni Korupsi yang memang suda menjadi kewajiban untuk di berantas secara tuntas oleh Abdi Negara & daerah.

Demikian dijelaskan Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia M. Reza, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kejagung Senin (17/06).

Menurut Reza, Sejatihnya NKRI secara konstitusional telah mengakui secara seksama bahwa Indonesia adalah Negara hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945, namun sangat di sayangkan apabila penegakan hukum simpang siur dan tidak mampu memeberikan kepastian hukum pada oknum yang di duga terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus proyek pembangunan jalan dan jembatan Sayoang-Yaba, diduga terjadi penyunatan anggaran yang memang wajib diketahui oleh KEJAKSAAN AGUNG RI sebab soal penanganan dugaan kasus korupsi proyek jalan-jembatan Sayoang-Yaba, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan telah merugikan anggaran Negara begitu sangat fantastis senilai Rp 49,5 miliar, Kami menduga kuat kepala Dinas PUPR JAFAR ISMAIL turut terlibat, karena selaku KADIS PUPR sekaligus PPK yang mana wajib bertanggung jawab.

Kepala Kejati Maluku utara yakni “WISNU BROTO”, sejauh ini dalam penanganan kasus Sayoang Yaba yang ditangani oleh KEJATI MALUT tidak memberikan kepastian hukum kepada oknum yang di duga seperti JAFAR ISMAIL yang menjabat sebagai KADIS PUPR prov MALUT saat ini, padahal kasus ini suda memasuki tiga tahun lebih, bahkan tiga kali pergantian KEPALA KEJATI MALUT, ini sangatla aneh, sehingga memperuncing pertanyaan bagi kami ada apa dengan KEJATI MALUT…?

KEJAKSAAN AGUNG RI kini perlu membuka mata demi terciptanya cita-cita hukum, tentunya tricitra hukum wajib dijalankan oleh KEJATI MALUT “WISNU BROTO”, sebab Kepastian hukum, Kemanfaatan hukum & Keadilan hukum adalah bagian penting yang wajib di laksanakan, dan kami sangat mengecam WISNU BROTO apabila kemudian tidak secepatnya menggelar perkara kasus Sayoang Yaba maka wajib hukumnya KEJAGUNG RI yang di pimpin oleh H.M. Prasetyo segera copot KEJATI MALUT WISNU BROTO.

KEJATI MALUT yang dipimpin oleh WISNU BROTO diduga ada konspirasi terselubung

Untuk itu kami yang tergabung dalam ALIANSI PERGERAKAN PEMUDA INDONESIA (APPI) melalui kajian secara spesifik yang kami lakukan dengan ini memliki tuntutan sekaligus ultimatum:

1. Mendesak KEJAGUNG RI H.M. PRASETYO Panggil WISNU BROTO yang menjabat sebagai KEJATI MALUKU UTARA untuk di evaluasi dan segera dicopot jika tidak secepatnya melakukan gelar perkara kasus Sayoang Yaba yang diduga kuat melibatkan JAFAR ISMAIL selaku KADIS PUPR sejumlah 49,5 M.

2. Mendesak KEJAGUNG RI segera bentuk TIM Investigasi guna untuk menelusuri proses penyelidikan Kasus Sayoang Yaba yang merugikan keuangan Negara sejumlah 49,5 M.

3. KADIS PUPR JAFAR ISMAIL wajib bertanggung jawab dan KEJATI MALUT segera tetapkan tersangka baru.

4. Bongkar Potret Buruk serakah mereka serta ketidak becusan KEJATI MALUKU UTARA. (Dar/red)

About jnews

Check Also

Polres Halteng Tidak Main-main Dalam Menangani Kasus Pemerkosaan

JNewstv. com | Halteng Polres Halteng melalui Waka Polres, Kompol dr.h Dedi Wijayanto SH, Kasat …