JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Jakarta
Data pasti oknum-oknum pengawas ketenagakerjaan yang seringkali meminta alias “ngamen” THR ke perusahaan-perusahaan diduga bermasalah masih ditelusuri oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hal ini dikatakan oleh Plt Dirjen Bina Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker, Brigjen Pol Iswandi kepada awak media.
Plt Dirjen Bina Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker, Brigjen Pol Iswandi mengatakan bahwa dirinya pasti menindak tegas. Yang terpenting mendapat data yang pasti.
” Saya pastikan akan menindak tegas oknum – oknum pengawas yang minta THR kepada perusahaan – perusahaan yang bermasalah dan ini juga sudah diminta menteri untuk menindak,” ucapnya menanggapi pertanyaan media terkait informasi dugaan adanya oknum-oknum pengawas yang minta THR ke perusahaan bermasalah.
Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 453 aduan soal THR seperti 146 karena THR belum dibayar, 3 pengaduan THR belum disepakati (3 pengaduan), THR terlambat bayar (78), dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.
“Saat ini kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindaklanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers Kamis (28/5).
Menanggapi itu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, mendesak Ombudsman RI membuka ruang lebih kepada serikat pekerja/buruh yang laporannya tidak ditindaklanjuti Kemenaker & sejumlah dinas tenaga kerja setempat.
“Ombudsman harus berani memaparkan data-data ketidakmampuan Kemnaker dan disnaker dalam menyelesaikan kasus-kasus THR, yang menjadi masalah rutin,” ujar Sekjen Timboel seraya berharap Kemenakertrans terbuka ke publik atas upaya folllow up laporan tersebut sehingga publik dapat menilai kinerja pengawas ketenagakerjaan. (Harun/red)
