JNewstv.com Berita Fakta & Realita
Related Articles
JNewstv.com | Halsel
Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Alimurdi La Baji menyayangkan dan menantang pernyataan sikap Bupati Bahrain Kasuba (BK) yang beredar di beberap media online tentang tidak bisa memulangkan Tenaga kerja Asing (TKA) asal Cina yang baru datang di Desa Kawasi, kecamatan Obi Barat. (16/04/2020)
Alimurdi La Baji mengatakan bahwa STN menentang keras sikap dari orang nomor satu di kabupaten Halsel yang menyatakan Tenaga kerja asing (TKA) yang baru datang sudah melalui mekanisme dan sudah di kerantina sesuai protocol kesehatan sehingga tidak bisa di pulangkan.
” Kalaupun sudah melalui mekanisme dan sudah di periksa kesehatannya bagaimana mungkin TKA yang baru datang itu harus ikut jalan Tikus (tampa di ketahui) dan ini kan tidak masuk di akal” ungkap Alimurdi melalui via telpon.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya sebagai kepala daerah punya sikap yang tegas, memprioritaskan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya, apalagi dengan mewabahnya virus corona ini tentu masyarakat semakin sulit mencari ruang hidup, susah bekerja dan pemerintah suruh masyarakat Stay at Home (dirumahkan) dan ini akan semakin mempersulit masyarakat.
” perusahan yang datangkan 46 TKA ini sudah pasti bekerja sama dengan pemerintah dan ini sudah melanggar aturan hukum. Apakah orang cina tidak bisa kenal virus corona, sehingga pemerintah kasih biar TKA masuk begitu saja dan mondar-mandir di daerah kita, bukankah virus itu datang dari cina. Ini kan aneh..? ” jelas Alimurdi.
Alimurdi menerangan bahwa Pemerintah pusat melarang untuk sementara TKA masuk di indonesia tetapi pemerintah daerah membiarkan TKA masuk, apalagi masuknya TKA ini tidak melalui instansi-instansi terkait, Ini sudah sangat bertentangan dengan aturan dan konstitusi kita.
” Sebenarnya tugas dan fungsi pemerintah daerah itu adalah melayani dan mengeluarkan masyarakatnya dari kisruh ekonomi dan kesehatan bukan berpihak pada investor apalagi warga negara Asing (WNA). Dan sebagai kepala daerah orang nomor satu di lingkup pemerintahan Halmahera Selatan, tentu dan harus punya otoritas yang tinggi dalam mempengaruhi kebijakan, dan tentu kebijakan itu harus bersentuhan dengan kehidupan masyarakat bukan lebih pentingkan tenaga kerja asal cina dari pada warganya sendiri (buru lokal)” tutupnya. (Bardi)
